jatimnow.com - Rencana strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres 80) hingga kini belum terealisasi di Bangkalan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat diminta untuk aktif mendorong rencana tersebut.
Hal ini diungkap anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura, H Syafiuddin. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada realisasi dari rencana strategis nasional tersebut. Ia berharap, dengan kepemimpinan yang baru saat ini ada perkembangan dari rencana tersebut.
"Respons birokrasi terkait kajian-kajian dan segala macam, pembebasan lahan di Serpang harus ada realisasi. Walaupun tidak seluruhnya tapi ada saving," ujarnya, Selasa (24/10/2023).
Ia juga mengatakan, adanya respons stigma negatif yang sebelumnya bisa diubah di bawah kepimpinan Pj Bupati Bangkalan yang menjabat saat ini.
Menurut Syafi, rencana strategis nasional harus segera mendapat respons baik dari pemerintah daerah. Sebab, jika hal itu tak segera direspons, akan merugikan masyarakat.
Baca juga:
Hadiri Peringatan HUT TNI ke-79, Pj Bupati Pasuruan Sampaikan Pesan Ini
"Pemerintah daerah ini harus merespons dengan baik dan mendorong rencana tersebut. Salah satunya dengan menciptakan iklim investasi yang baik, perizinannya bisa clear dan cepat, misalnya," tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie mengaku pihaknya terus berupaya mendukung dan merespon rencana strategis nasional tersebut.
"Kami tentu terus berupaya sebaik mungkin untuk Bangkalan. Kami juga akan mengembangkan berbagai potensi yang ada disini," ujarnya.
Baca juga:
Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan Jatim, Ini Pesan Pj Bupati Pasuruan
Tak hanya itu, ia juga mengaku pihaknya terus memperjuangkan kemampuan anggaran daerah. Diantaranya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah sektor.
"Kami berupaya melakukan perbaikan, untuk itu perlu kerjasama masyarakat juga jadi harus mengerti jika PAD ini nantinya juga akan dikembalikan ke masyarakat," pungkasnya.
