jatimnow.com - Nyawa balita tercebur kuah sayur panas asal Ponorogo, Ramadani Pelangi Qurani tak tertolong. Padahal, balita berusia 3,5 tahun ini sudah menjalani operasi hingga 4 kali.
Warga Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, ini meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sutomo Surabaya.
“Saya dapat informasi dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bahwa dik Ramadani meninggal dunia kemarin,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Supriyadi, Selasa (31/12/2023).
Dia menerangkan bahwa Ramadani mulai dirawat pertengahan September 2023 lalu. Sehingga kurang lebih Ramadani mendapatkan penanganan medis selama 1 bulan. Namun takdir berkata lain, setelah serangkaian pengobatan dilakukan ternyata harus menyerah pada takdir.
“Persentase luka bakarnya cukup tinggi hingga 50 persen. Dan kami dari Dinsos P3A juga sudah mengupayakan yang terbaik,” katanya.
Menurutnya, penanganan juga dilakukan semaksimal mungkin oleh tenaga kesehatan mulai dari RSUD dr Harjono, RSUD Sudono Madiun dan RSUD dr Sutomo Surabaya.
Baca juga:
Harga Telur Naik di Ponorogo, Warga Membeli Langsung dari Peternak
“Di RSUD dr Sutomo sendiri sudah dilakukan operasi. Kalau tidak salah sudah 4 kali operasi oleh tim dokter,” beber mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini.
Dia menyebutkan bahwa tindakan operasi ini juga sudah rekomendasi dari dokter yang menangani. Ketika masuk di RSUD dr Sutomo disarankan untuk segera melakukan operasi.
“Kondisi Ramadani sendiri naik turun. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk Ramadani,” pungkasnya.
Baca juga:
CJH Termuda di Ponorogo, Menabung sejak SD
Sebelumnya, Ramadani Pelangi Qurani, yang berusia 3,5 tahun, mengalami kecelakaan tragis ketika tercebur ke dalam panci berisi kuah sayur panas. Luka bakarnya mencapai sekitar 50 persen tubuh, terutama bagian bawah tubuhnya
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Ponorogo Supriyadi telah menyatakan bahwa biaya rumah sakit untuk Ramadani ditanggung oleh pemerintah, karena keluarganya tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).
