Pixel Code jatimnow.com

DPRD Usul Taman Makam Pahlawan di Surabaya Diberdayakan jadi Wisata Lokal

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Ni'am Kurniawan
TMP di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)
TMP di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)

jatimnow.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony mengusulkan pemberdayaan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Surabaya disulap menjadi destinasi wisata lokal di Kota Pahlawan.

"Pemkot bisa menggandeng pegiat sejarah untuk memberdayakan TMP jadi lebih diminati sebagai destinasi wisata," kata Thony, Senin (13/11/2023).

Ia menilai selama ini TMP di Jalan Ngagel, TMP Jalan Kusuma Bangsa, dan TMP Jalan Mayjen Sungkono Surabaya hanya dipakai untuk upacara peringatan HUT RI maupun Hari Pahlawan.

Sedangkan untuk wisata sejarah belum dilakukan oleh pemerintah kota setempat secara maksimal.

"Jadi, revitalisasi makam tidak sekadar menjadi tempat pemakaman dan kegiatan-kegiatan seremonial saja, melainkan juga ada wisata sejarahnya," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony. (Foto: dok.jatimnow.com)Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony. (Foto: dok.jatimnow.com)

Baca juga:
DPRD Ingin Pengembangan RS Surabaya Selatan Dipercepat

Untuk menarik ketertarikan wisatawan menjadikan TMP sebagai pilihan destinasi, perlu acara rutin, ada program yang bisa dibuat untuk mendatangkan masyarakat, terutama dari kalangan siswa maupun mahasiswa.

Tak hanya sekadar acara seremonial ziarah, tapi mengulas pahlawan-pahlawan yang dimakamkan di sana sekaligus perjuangannya semasa hidup untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Thony mengatakan edukasi tentang sejarah perjuangan para pahlawan tersebut penting diketahui wisatawan maupun pelajar yang berkunjung. Tentunya hal itu menjadi daya tarik tersendiri di kalangan anak muda.

Baca juga:
DPRD Surabaya dan Hiperhu Sepakati SOP Baru Hiburan Malam

Program itu, lanjut dia, tidak melulu harus dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, melainkan bisa dilakukan elemen masyarakat lainnya, termasuk pegiat sejarah.

"Jadi, tidak Disbudpar saja, para pegiat sejarah bisa kerja sama dengan dinas untuk membuka kegiatan itu," ujarnya.