Pixel Codejatimnow.com

RSUD Pamekasan Sediakan Ruang Khusus untuk Rawat Caleg Gagal yang Depresi

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Fathor Rahman
RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)
RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)

jatimnow.com - RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan sediakan ruangan perawatan khusus untuk pasien gangguan jiwa yang kalah dalam pemilihan legislatif (Pileg) mendatang. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar para calon legislatif (Caleg) yang gagal tak mengalami gangguan jiwa.

Hal ini dibenarkan oleh dokter spesialis jiwa RSUD Slamet Martodirdjo, dr Indriana Lestari. Ia mengatakan, pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan khusus untuk para Caleg yang gagal dan mengalami depresi.

"Iya betul kami menyediakan perawatan bagi pasien yang mengalami depresi akibat hal tersebut (Pileg)," ujarnya, Selasa (5/12/2023).

Ia mengatakan, nantinya para Caleg yang gagal tersebut akan ditempatkan di Sal B rumah sakit. Di tempat itulah nantinya para pasien yang mengalami depresi akan dirawat dan mengantisipasi agar tidak semakin parah.

Baca juga:
Lita Machfud Arifin Apresiasi Kerja Keras Saksi Partai NasDem di Surabaya

"Kondisi down dan stres bisa timbul saat kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga potensi untuk mengalami depresi itu ada," tambahnya.

Ia juga menegaskan pendampingan dalam masa pemulihan tidak hanya dilakukan bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa berat. Namun, bagi pasien stres ringan juga bisa dirawat.

Baca juga:
3 Pelaku Pengeboman Rumah Ketua KPPS di Pamekasan Diringkus

"Mendatangi psikiater itu jangan di-judges ODGJ. Kita harus mulai aware tentang kesehatan mental, dalam skala apapun akan tetap kita layani. Karena bagi orang yang sedang mengalami kondisi stres mereka butuh tempat untuk sharing dan dimengerti sehingga perlahan akan membaik," pungkasnya.

 

KPK Jebloskan Kepala BPPD Sidoarjo ke Tahanan
Peristiwa

KPK Jebloskan Kepala BPPD Sidoarjo ke Tahanan

"KPK menetapkan dan mengumukan satu orang pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan status tersangka AS, Kepala BPPD Sidoarjo," kata Ali .