Pixel Codejatimnow.com

Ketika Presiden Jokowi Dituding Sistematis Cawe-cawe Pilpres 2024

Editor : Redaksi  
Pakar Hukum Tata Negara Dr Demas Brian W, SH MH. (Foto: Miko for jatimnow.com)
Pakar Hukum Tata Negara Dr Demas Brian W, SH MH. (Foto: Miko for jatimnow.com)

jatimnow.com - Jelang Pemilu 2024, situasi poltik kian menghangat. Banyak topik diperbincangkan, diantaranya terkait politik dinasti. Joko Widodo (Jokowi) dinilai cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Apakah ini suatu kemunduran atau kemajuan demokrasi.

Pakar Hukum Tata Negara Dr Demas Brian W, SH MH menilai cawe-cawe Presiden Jokowi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Rujukannya, pada beberapa fakta, di antaranya prahara di MK dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai Cawapres untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto.

"Menurut saya, perkataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 merupakan perbuatan tercela yang dapat berdampak buruk pada iklim demokrasi pada Pilpres 2024," kata Demas yang juga Direktur Presisi (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi) dalam siaran pers, Sabtu (9/12/2023).

Demas melanjutkan, prahara MK yang terbukti salah satu pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin Kaesang Pangarep. Kemudian putusan MKMK yang membuktikan adik ipar Jokowi yaitu Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH MH. dinyatakan bersalah melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Selanjutnya, Demas menegaskan dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi memang terstruktur, sistematis dan massif melalui lembaga negara.

"Seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki kekuasaan yang dapat dengan mudah menggunakan alat negara dalam hal memberikan privilege kepada anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024," papar Demas.

Sementara itu, advokat Sunandiantoro SH MH menyoroti cawe-cawe di Pilpres 2024 tidak hanya pada urusan hukum. Menurutnya, dugaan cawe-cawe itu dilakukan melalui bantuan langsung tunai (BLT) maupun dalam bentuk sembako di beberapa daerah.

Baca juga:
Real Count KPU Hampir 100 Persen: Paslon 03 dan 01 Kian Tak Berdaya di Kediri

Pria yang juga menjadi Koordinator Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia ini mencontohkan kunjungan Jokowi di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sebelumnya menjadi tempat kampanye dari pasangan Capres dan Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Seperti ramai di berbagai media yang mengungkapkan adanya kampanye Ganjar Pranowo yang dibuntuti kunjungan kerja Presiden Jokowi. Jika satu kali mungkin itu kebetulan, tapi jika terjadi beberapa kali tentu bukan hal yang wajar," ungkap Sunan.

Saat Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye di Papua, lanjut Sunan, beberapa hari setelahnya Presiden Jokowi juga ke Papua dengan dalih meresmikan kampung nelayan serta membagikan bantuan pangan cadangan beras.

Kemudian ketika Ganjar Pranowo datang ke NTT, masih kata Sunan, beberapa hari kemudian Presiden Jokowi juga hadir di NTT dengan alasan sama, yakni memberikan bantuan pangan.

Baca juga:
Ganjar Pranowo Kobarkan Semangat Bongkar Kecurangan Pemilu di Jatim

"Presiden Jokowi memang sedang gencar-gencarnya keliling ke daerah-daerah dalam rangka membagikan bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Entah dengan dalih apapun tentu kita harus melihatnya sebagai perbuatan politik Bapak Jokowi selaku orang tua dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden," beber Sunan.

Karena itulah, Sunan meyakini bahwa Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Tentu patut kita menyatakan demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran,” pungkas Sunan.