jatimnow.com - DPRD Surabaya meminta Perda Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang retribusi pajak direvisi.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pusat telah menunda Perda tersebut. Ditambah, jika Perda itu tetap berjalan dapat mengganggu eksistensi Kota Pahlawan kian meluas.
"Kalau kemudian aturan yang di tingkat pusat dilakukan penundaan. Ya sebaiknya Perda Nomor 7 Tahun 2023 ini juga dilakukan penundaan terlebih dahulu penerapannya. Sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat," kata Thoni, sapaan akrabnya, Jumat (19/1/2024).
Thoni menambahkan Perda yang disahkan pada 1 Januari 2024 itu juga belum tersosialisasi secara maksimal. Apalagi, aktivitas komersil yang mewajibkan pemotretan dan foto yang dipatok harga cukup tinggi hingga Rp500.000 per tiga jam.
Perda no 7 Tahun 2024 yang sempat di tempel di Balai Pemuda Surabaya.
Baca juga:
2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
"Perda yang digedok oleh Pemkot Surabaya pada akhir tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 itu, belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat,” kata Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya itu.
Ia mengajak, Pemkot Surabaya melakukan kajian ulang baik secara akademis dan menggunakan peraturan sebelumnya.
Baca juga:
DPRD Ingin Proyek Penanganan Banjir Surabaya Rampung Agustus 2024
"Jika tidak direvisi, ada kekhawatiran dan justru malah membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi terganggu. Karena isu kenaikan pajak itu, isu yang sensitif di negara manapun,” pungkasnya.
