Pixel Codejatimnow.com

Unair Tegaskan: Presiden, Jangan Tinggalkan Nilai Etis Pancasila!

Editor : Endang Pergiwati  Reporter : Ni'am Kurniawan
Undangan terbuka pernyataan sikap UNAIR (foto: Airlangga for jatimnow.com)
Undangan terbuka pernyataan sikap UNAIR (foto: Airlangga for jatimnow.com)

jatimnow.com - Universitas Airlangga (Unair) berencana menggelar pernyataan sikap dengan tajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik di halaman Gedung Pascasarjana, Jalan Airlangga 4-6, Surabaya, Senin (5/1/2024).

Dosen Ilmu Politik Unair Airlangga, Pribadi Kusman mengatakan, pernyataan ini untuk menyikapi gerakan politik di Indonesia dalam Pilpres 2024 ini.

"Kami menyerukan secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila," kata Airlangga, dalam pernyataan sikapnya secara terbuka, Sabtu (3/2/2024).

Airlangga mengundang seluruh keluarga besar dan kolega Unair untuk datang sekaligus menjadi saksi pernyataan resmi Unair tersebut.

Baca juga:
Duo Kembar At Thobib dari Gresik Sukses Lolos SNBP Unair

"Dalam perjalanan Republik Indonesia, perjuangan menegakkan demokrasi semenjak tahun 1998 dengan jatuhnya Suharto telah membawa korban luar biasa, darah, nyawa dan airmata," kata Airlangga.

"Atas dasar itulah kita sebagai bagian dari entitas masyarakat sipil tidak menghendaki Republik Indonesia untuk jatuh kembali pada situasi kegelapan yang mengkhianati jati dirinya sebagai negara Republik, sekaligus negara demokrasi," sambung dia.

Baca juga:
Kisah Mahasiswa Unair Lebaran dan Puasa di Yunani, Demi Apa?

Dalam forum tersebut, ia juga akan mengingatkan kepada Presiden tentang amanat reformasi yang bebas dengan demokrasi dan kebebasan memihak. Pihaknya menilai, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo telah terindikasi menabrak prinsip demokrasi dalam keberpihakan pada salah satu paslon.

"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas," jelas Airlangga.