Pixel Codejatimnow.com

Rapor Merah Ketua DPC Demokrat Jember Berujung Desakan Pemecatan

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ni'am Kurniawan
Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana (Foto: Faisal for jatimnow.com)
Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana (Foto: Faisal for jatimnow.com)

jatimnow.com - Jajaran pengurus DPC dan 28 ketua PAC Demokrat di Kabupaten Jember meminta kepada DPP dan DPD Partai Demokrat Jatim agar segera memecat Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana.

Sebagai ketua partai, Try Sandi dituding tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada Partai Demokrat.

Try Sandi dinilai telah merusak suara partai dan suara Caleg di Jember pada Pemilu 2024. Tuntutan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta.

Sekretaris DPC Demokrat Jember Mashudi mengatakan, tuntutan ini berawal dari H-1 malam saat para pengurus DPC dan DPAC ini mendapat undangan rapat persiapan pemilu dari DPC. Namun anehnya Try Sandi justru tidak muncul dalam rapat tersebut.

"Kami menunggu dari jam 19.00 sampai 21.00 awalnya sih saat ditelepon bilangnya on the way. Namun tidak muncul-muncul malah setengah jam kemudian hapenya tidak bisa dihubungi lagi," ungkap Mashudi, dalam siaran resminya, Senin (19/2/2024) malam.

Karena tak juga muncul, para pengurus DPC dan DPAC mendatangi rumah Try Sandi yang ada di Jalan Gajah Mada Jember.

"Karena gak ada kabar kita datangi rumah Ketua DPC di Jalan Sultan Agung, di pendopo bupati, ternyata gak ada. Gak tahu sembunyi dimana. Ditunggu hingga jam 4 pagi tetap gak muncul, akhirnya mereka membubarkan diri," ungkap Mashudi.

Baca juga:
Wasekjen PDIP Dorong Dana Saksi Pemilu Dibebankan ke Negara

Tuntutan pemecatan pada Try Sandi karena dia dituding menggunakan anggaran partai secara tidak transparan, terutama dana saksi dari DPP. Para pengurus DPAC ini meminta agar dana saksi dicairkan H-1 namun tidak kabulkan oleh Try Sandi.

"Kemarin mereka itu menanyakan dana saksi. Mereka minta H-1 dana saksi dari DPP sebesar 100 ribu per saksi dicairkan. Namun keinginan DPAC tidak dihiraukan. Malah bilangnya akan diberikan setelah menyerahkan surat C1 hasil. Ya otomatis saksi-saksi kecewa. Hasilnya di Pemilu ya mengecewakan. Kita bukan minta uang pribadi ketua DPC tapi uang saksi dari DPP yang memang sudah ditransfer ke DPC, apa susahnya to?" jelasnya.

Karena ulah Try Sandi yang tidak mau memberikan uang saksi pada H-1, sekitar 7.600 lebih saksi yang sudah disiapkan menolak untuk bekerja.

"Hanya sekitar 1119 saksi yang bekerja. Akibatnya ya pengaruh pada suara. Sebab 1 saksi kita tugaskan membawa 5 orang. Dan itu gagal," sambungnya.

Menurut Mashudi, dosa ini adalah bukan pertama kalinya. Try Sandi juga tak pernah transparan dalam memakai dana Banpol dan iuran fraksi.

"Harusnya ada pertanggungjawaban yang jelas penggunaan anggaran Banpol dan Fraksi. Ini tidak ada, gak jelas. Masa bantuan honor saksi 100 ribu per saksi ditahan juga, uang banpol di makan sendiri, uang iuran fraksi juga di pegang ketua DPC. Kalau pemimpin bobrok seperti gak dipecat, kasihan Demokrat," jelasnya.