Pixel Codejatimnow.com

3 Tahun Kinerja Eri Cahyadi Bikin Golkar Surabaya Kesengsem, Kode Opo Iki?

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ni'am Kurniawan
Eri Cahyadi saat menghadiri acara di DPD Partai Golkar Surabaya. (Foto: dok. jatimnow.com)
Eri Cahyadi saat menghadiri acara di DPD Partai Golkar Surabaya. (Foto: dok. jatimnow.com)

jatimnow.com - Kinerja Eri Cahyadi saat 3 tahun menjadi Wali Kota Surabaya membuat Partai Golkar kesengsem. Apalagi, Eri Cahyadi juga dikabarkan akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia dalam puncak perayaan Otonomi Daerah (Otoda) Award yang digelar di Surabaya.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, pihaknya turut bersyukur atas kepercayaan pemerintah pusat menggelar event nasional di Surabaya. Baik event puncak perayaan Natal beberapa waktu lalu maupun event puncak perayaan otonomi daerah Kamis (25/4/2024) besok.

"Wali Kota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat Surabaya tetap harmoni di balik keberagaman suku dan agama. Inilah yang membuat pemerintah pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional di Surabaya," ujar Toni, sapaan akrabnya, Senin (22/4/2024).

Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya itu juga menyinggung soal penghargaan yang akan diterima wali kota dalam puncak Otoda Award dengan kategori penyelenggara pemerintahan terbaik. Ia tak bisa menutupi betapa kesengsemnya pada hasil kinerja Eri Cahyadi.

Menurut dia penghargaan tersebut merupakan kado hari raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya yang saat ini sedang merayakan hari kemenangan.

"Di masa Wali Kota Surabaya Mas Eri Cahyadi, partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan terbuka lebar dan meningkat. Ini kepiawaian kepemimpinan yang menjadi trademark beliau. Sehingga penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya, mudah-mudahan dapat dipertahankan dimasa-masa yang akan datang, untuk itu saya terus dorong pentingnya keberlanjutan pemerintahan," jelasnya.

Meski periode wali kota dan wakil wali kota kali ini hanya 3,5 tahun, lanjut Toni, Eri Cahyadi sudah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan RPJMD. Sehingga tidak ada lagi ego sectoral antar organisasi perangkat daerah yang membuat program tidak bisa terlaksana dengan baik.

Baca juga:
Meriahnya Surabaya Vaganza, Wali Kota Eri Paparkan Maknanya

"Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya," jelasnya.

Lalu di awal Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjabat, Pemkot Surabaya juga langsung bekerja keras menangani pandemi Covid-19 yang melanda Surabaya dan Indonesia, sehingga APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut. Sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

"Jadi efektif Wali Kota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode. Namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya," puji Toni.

Baca juga:
Kolam Renang Murah Khusus Pelajar Surabaya, Cek Lokasinya Rek!

Ketika disinggung mengenai keluhan pekerja kontrak di Surabaya, Toni mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemenpan RB telah memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di saat ini.

Namun demikian, meskipun rekrutmen tersebut dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Cahyadi terbukti mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan mentri keuangan soal hak yang diterima.

"Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut di lingkungan tenaga kontrak masing-masing. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya," pungkasnya.