Pixel Codejatimnow.com

DPRD Jatim Ingatkan Kepala Dinas yang Rangkap Pj Kepala Daerah Tak Lupa Tugas

Editor : Zaki Zubaidi  
Ketua Komisi A DPRD Jatim Adam Rusydi. (Foto: Humas DPRD Jatim)
Ketua Komisi A DPRD Jatim Adam Rusydi. (Foto: Humas DPRD Jatim)

jatimnow.com - DPRD Jatim menyentil para kepala dinas lingkungan Pemprov Jatim yang merangkap jabatan Pj kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Mereka diminta untuk tidak lupa tugasnya sebagai kepala dinas.

Hal ini diungkap Ketua Komisi A Adam Rusydi terkait keenggana para kepala dinas yang merangkap Pj kepala daerah itu untuk menghadiri undangan rapat di DPRD Jatim. Undangan yang diwakilkan kepada bawahannya itu membuat rapat tidak maksimal.

"Banyak keputusan yang mengambang karena perwakilan dinas ini tidak bisa mengambil keputusan. Sebab utusannya tidak punya hak (memutuskan)," tegas Adam, Kamis (6/6/2024).

Adam Rusydi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari komisi-komisi bahwa para kepala dinas yang merangkap sebagai Pj tidak hadir pada rapat komisi, dan mewakilkan kepada bawahannya.

"Saya menerima banyak keluhan dari komisi-komisi di DPRD Jatim. Para kepala dinas yang menjadi Pj bupati wali kota sering tidak hadir dan menyerahkan pada utusan atau perwakilanya," imbuh politisi Golkar ini.

Agar kondisi ini tidak berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tentu berpengaruh pada kepentingan masyarakat, Adam berharap agar Pj Gubernur dan Pj Sekdaprov segera mengingatkan bawahannya yang rangkap jabatan itu.

"Pembahasan di DPRD Jatim, di komisi ataupun di badan itu kan sangat penting untuk masyarakat Jatim. Kita berharap Pj Gubernur mengingatkan tugas utamanya," harap Adam.

Baca juga:
Koordinasi Komisi A DPRD Jatim dan Polda Amankan Pilkada Serentak 2024

Politisi Golkar ini mengaku para Pj bupati dan wali kota ini tidak terlena dan lantas menomorduakan tugasnya sebagai kepala dinas.

"Semoga segera diingatkan agar tidak lupa tugas utamanya," tambahnya.

Jika imbauan ini diabaikan, kata Adam, dewan akan bersikap tegas dan menyampaikan siapa saja yang tidak datang saat diundang rapat Komisi.

Baca juga:
5 Rekomendasi Komisi E DPRD Jatim Terhadap Pelaksanaan APBD 2023

"Kami akan mendisiplinkan kepala dinas yang merangkap Pj yang tidak hadir saat diundang rapat dengan Pj Gubernur dan Pj Sekdaprov untuk dievaluasi," tegas Adam.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini paham sebagai Pj memang banyak tugas yang harus dijalankan, namun harus ingat juga tugas utamanya adalah kepala dinas.

"Jadi tolong kalau ada undangan rapat ya harus datang. Ketidakhadiran para kepala dinas yang menjabat sebagai bupati wali kota, memang santer jadi rasan-rasan di DPRD Jatim, dan sejumlah ketua fraksi berharap agar para Pj menghargai DPRD Jatim," pungkasnya.