jatimnow.com - Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) menuai kontra dari para nelayan. Mereka khawatir, reklamasi itu bisa merusak ekosistem laut secara permanen.
PT Granting Jaya selaku pengembang proyek strategis ini pun mengakui, dampak lingkungan yang ditimbulkan akan cukup luar biasa.
Bahkan, Komisaris Utama PT Granting Jaya Soetiadji Yudo mengatakan, proyek ini tak akan rampung dalam kurun waktu satu atau dua tahun.
"Pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, kami terbuka terhadap semua aspirasi dan akan menampung semua masukan dari masyarakat, terutama nelayan," ucap Soetiadji, saat melakukan sosialisasi bersama kelompok nelayan Surabaya, di Kenjeran Park, Rabu (24/7/2024).
Maka, ia pun menggandeng seluruh stakeholder untuk terlibat dalam aktivitas eksploitasi laut ini. Menurut Soetiadji, proyek yang ia gagas kali ini tak hanya memikirkan dari sisi bisnis, melainkan juga bermisikan sosial untuk menaikkan taraf ekonomi nelayan.
"Kami percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para nelayan," katanya.
Meski dialog bersama nelayan tak menemui jalan terang, kata Soetiadji, pihaknya optimis proyek ini akan tetap berjalan karena telah mendapat restu dari pemerintah pusat.
Menurutnya, ketidaksesuaian misi ini lambat laun akan menenui jalan tengah. Ia berjanji, seluruh stakeholder akan dilibatkan, mulai dari nelayan sebagai terdampak, pemerhati lingkungan, akademisi, hingga pemerintah.
Baca juga:
Mampukah Aspirasi Warga Batalkan Proyek Surabaya Waterfront Land?
"Kami berkomitmen untuk terus berdialog dengan nelayan dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Tujuan kami adalah maju bersama, berkembang bersama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Surabaya dan masyarakatnya," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang konsen terhadap Bidang Pembangunan Baktiono mengungkapkan, rencana pembangunan SWL ini tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kota maupun DPRD Surabaya.
"Sebelum menetapkan PSN seharusnya pemerintah pusat itu koordinasi dahulu. Apakah nanti akan menimbulkan dampak yang negatif," ucap Baktiono, Rabu (24/7/2024).
Bahkan, kajian dan rencananya pun tak pernah diketahui. Menurut dia, Indonesia telah memiliki kepulauan yang banyak, dan tak pernah termanfaatkan hingga sekarang.
Baca juga:
Demo Tolak Proyek Surabaya Waterfront Land Mengiringi Pelantikan DPRD
Dengan adanya SWL ini, ia menduga, proyek ini merupakan ambisi salah satu pihak yang ingin melebarkan kepentingannya di Surabaya. Sebab, secara urgensi, Kota Pahlawan belum membutuhkan adanya destinasi wisata semacam SWL.
"Kenapa pulau kita ini banyak? Kok masih pengen bangun pulau wong belum dimanfaatkan aja banyak. Harusnya seperti itulah cara berpikirnya itu," tambah dia.
Berdasarkan diskusi dengan Komisi C, pihaknya khawatir dampak dari proyek tersebut mengganggu tata kelola kota dalam misi pembangunannya.
"Ya jelas berpengaruh dong jangan merubah tatanan yang sudah bagus ya kan harusnya ini tambah diperbaiki diperbaiki diperbaiki tambah bagus," tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.
