jatimnow.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menguatkan strategi program pengembangan masyarakat hulu migas.
Strategi ini mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang dan adaptif dengan perkembangan maupun dinamika sosial.
Penyusunan ini diawali dengan kegiatan survei tim Grand Design SKK Migas bersama CECT-Trisakti.
"Survei ini menjadi landasan untuk menyusun Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)," kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara, Febrian Ihsan, dalam siaran resminya, Rabu (31/7/2024).
Febri menegaskan, PPM ini tidak hanya komitmen yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai badan usaha yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
"PPM harus terukur, terarah dan terprogram dengan baik agar luas kebermanfaatannya," katanya.
Baca juga:
Mengulik Pertemuan HCML dengan Pemkab Sumenep
Ini menjadi alasan SKK Migas menyusun strategi ini yang keluarannya dapat digunakan sebagai panduan KKKS di lapangan.
"Tujuannya agar pelaksanaan PPM lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung kelancaran operasi KKKS," kata Febri.
Metode ini, menurut Febri, memperdalam potensi lokal daerah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam mengumpulkan aspirasi, saran, dan juga hasil PPM yang selama ini telah dilaksanakan selama berativitas di industri hulu migas.
Baca juga:
Jatim Urutan Ketiga Penghasil Migas Tertinggi Nasional
"Kegiatan dilaksanakan di seluruh perwakilan SKK Migas. Khususnya wilayah perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tengggara (Jabanusa)," kata Febri.
Area yang dikunjungi tim survei adalah Pulau Pagerungan Besar, Pulau Giligenting, dan Kabupaten Sampang untuk wilayah Operasi daerah Operasi KKKS Kangean Energy Indonesia, Medco (Madura, Sampang) Ltd., dan Petronas Carigali Kepatang II Ltd.) menjadi lokasi survei kali ini.
