Pixel Code jatimnow.com

177 Personel Gabungan Kota Malang Disiagakan saat Pendaftaran Cakada

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Gerhana
177 personel gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP diterjunkan oleh Polresta Malang Kota untuk menjaga Kantor KPU Kota Malang.  (Foto : Gerhana/jatimnow.com)
177 personel gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP diterjunkan oleh Polresta Malang Kota untuk menjaga Kantor KPU Kota Malang. (Foto : Gerhana/jatimnow.com)

jatimnow.com - 177 personel gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP diterjunkan oleh Polresta Malang Kota untuk menjaga Kantor KPU Kota Malang, Selasa (27/8/2024). Hal ini untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan di masa tahapan pendaftaran calon pada Pilkada 2024.

Sebagai informasi, KPU Kota Malang membuka pendaftaran bakal asangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang mulai Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024).

Sebelum diberangkatkan, seluruh personel gabungan melakukan koordinasi dan apel di halaman depan Mapolresta Malang Kota.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Adhitya Panji Anom mengatakan, Polresta Malang Kota sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada 2024.

Yakni, pelatihan peningkatan kemampuan untuk personel yang akan melaksanakan tugas baik kemampuan pengendalian masa, kemampuan bela diri Polri, latihan operasi yang dilaksanakan beberapa pekan lalu, termasuk melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 juga sudah dilaksanakan.

Begitu juga dengan Simulasi Pengamanan (Sispam) Kota, Polresta Malang Kota juga sudah melaksanakan untuk menghadapi jika keadaan tidak kondusif dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

"Dan saat ini sudah memasuki masa pendaftaran ini, Polresta Malang Kota sudah membuat sprint sebanyak 177 personel yang akan dilibatkan untuk melakukan pengamanan pada masa pendaftaran selama 3 hari," kata AKBP Adhitya, Selasa (27/8/2024).

Kabag Ops Polresta Malang Kota AKP Sutomo S.H menjelaskan, total personel ada 530 yang tergabung di Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilwakot berlangsung.

Pengamanan tidak hanya terfokus pada pendaftaran Paslon, tetapi juga meliputi mekanisme pengawalan dan pengamanan setelah Paslon ditetapkan oleh KPU.

Baca juga:
896 Anggota Satlinmas Kota Mojokerto Siaga Jaga Keamanan Pilkada 2024

Bahkan Polresta Malang Kota siap memberikan pengawalan khusus kepada para Paslon, Komisioner KPU, serta Bawaslu Kota Malang, untuk memastikan proses Pilwali berlangsung tanpa gangguan.

"Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja Semeru 2024, diharapkan pelaksanaan Pilwali 2024 di Kota Malang dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib, agar masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan tenang," katanya.

Selain itu, dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Malang, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polresta Malang Kota, Selasa (27/8/2024).

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi mengatakan, bahwa pihaknya berkunjung ke Mapolresta Malang Kota untuk memantau kelancaran proses berjalannya pengamanan Pilkada Kota Malang 2024.

Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemantauan pengamanan tahapan Pilkada, termasuk kesiapan Polresta Malang Kota dalam mengawal setiap prosesnya.

Baca juga:
Pj Wali Kota Iwan Kurniawan Apresiasi Kreativitas Malang Flower Carnival 2024

Dalam kunjungan ini, pihaknya menggelar rapat koordinasi di Polresta Malang Kota bersama jajaran kepolisian, KPU, dan Bawaslu Kota Malang.

"Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memantau secara langsung kesiapsiagaan Polresta Malang Kota dalam mengamankan tahapan Pilkada, mulai dari proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga antisipasi potensi kerawanan seperti unjuk rasa dan bencana," ungkap Adam Rusydi.

Rusydi menekankan, bahwa langkah preventif dan antisipatif perlu dilakukan dengan menentukan titik-titik rawan dan menyiapkan pengamanan yang memadai.

"Kunjungan Komisi A DPRD Jatim ini juga menjadi bagian dari rangkaian pemantauan di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Kami berharap semua proses demokrasi dapat berlangsung dengan lancar," katanya.