jatimnow.com - Beberapa proyek di Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, disinyalir dikerjakan sembarangan. Anggota DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi.
Anggota DPRD Jember David Handoko Seto menyampaikan, dirinya turun ke desa binaannya setelah mendapat informasi dari pemberitaan media online. Ia didampingi Camat Mayang, serta tim teknis dan monitoring, pendamping desa hingga petugas PU Bina Marga.
Hasilnya, ditemukan dugaan proyek dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa itu, diduga realita dibuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada.
"Kami temukan memang ada ketidaksesuaian. Secara kasat mata saja terlihat seperti itu, (dicongkel) dengan pakai ranting kayu atau bukan alatnya sudah ketahuan," terang David, Selasa (10/9/2024).
"Yang katanya rapat beton, sudah bisa dicongkel. Artinya ini bukan lagi beton. Lapisannya sudah sangat parah sekali," sambungnya.
Jadi kalau boleh dibilang, ada kerugian negara dalam konteks proyek ini yang sangat besar sekali.
"Dana yang dicolong (dicuri) untuk kepentingan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan besar sekali," akunya.
Baca juga:
Pansus DPRD Jember Serukan Pecat Penyelenggara Pilkada Tak Netral
Dalam sidak tersebut, David meninjau langsung proyek pembangunan jalan beton, pavingisasi, jalan lapen beton, yang beberapa bulan sudah hancur. Bahkan ada juga pembangunan jembatan yang belum diserahterimakan.
Politisi Partai Nasdem menegaskan, dengan adanya temuan ini akan merugikan masyarakat. Belum lagi ini bisa berdampak hukum dan pemeriksaan kepada semua pihak-pihak.
"Kalau serampangan, yang lain akan diperiksa. Jadi saya tadi merekomendasikan untuk dibongkar," pintanya.
Baca juga:
KPU Mangkir Panggilan RDP, Pansus Pilkada Jember Meradang
Sementara itu, Camat Mayang Nurul Hafid Yasin mengakui, ramainya pemberitaan proyek pembangunan di Desa Mrawan yang anggaran ratusan juta bersumber dari APBD yang kurang maksimal.
"Hasil sidak memang kami temukan beberapa titik proyek yang mengalami kerusakan, setelah dicek lebih lanjut RAB dan kondisi fisik proyek jauh berbeda," ungkapnya.
"Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana maupun pemerintah desa atau kades, untuk segera mengecek kembali administrasi maupun pekerjaannya," imbuh Nurul.
