Kampanye Pilpres, Kemendagri Imbau Kepala Daerah Tidak Berdayakan ASN

jatimnow.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan kepala daerah yang terlibat dalam juru kampanye capres-cawapres 2019.

"Kepala daerah itu adalah jabatan politis sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendukung pasangan capres-cawapres," tutur Tjahjo Kumolo saat menjadi keynot speakers di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (24/9/2018).

Menurut Tjahjo, pihaknya tidak perlu mengeluarkan imbauan khusus kepada kepala daerah yang turut mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu.

Namun, ia mengingatkan kepada kepala daerah yang terlibat dalam kampanye agar terlebih dahulu mengajukan cuti kepada Kemendagri.

"Ya tidak aturan khusus lah, mungkin jangan sampai mengabaikan tugas utamanya, agar proses dalam melayani masyarakat tetap berjalan dengan baik," terangnya.

Selain itu, ia mempertegas kepada kepala daerah yang menjadi jurkam Pilpres 2019 untuk tidak memberdayakan Aparatur Sipil negeri (ASN) maupun menggunakan aset-aset daerah untuk kepentingan kampanye.

"Intinya tidak diperbolehkan untuk memberdayakan ASN-nya serta menggunakan aset-aset negara," tegasnya.

Untuk saat ini, diketahui banyak kepala daerah di Jatim yang menyatakan akan terlibat dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019.

Dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Maruf Amin di Jawa Timur, sebagian besar koordinator wilayah TKD Jatim diisi oleh bupati atau wali kota.

Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dipercaya menjadi Korwil Surabaya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjadi Korwil Sidoarjo.

Termasuk pula Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan beberapa kepala daerah lainnya.