jatimnow.com – Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2024 mencapai 75,98 persen. Data ini menunjukkan bahwa dari total 977.000 penduduk, 742.861 orang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Meski demikian, target UHC yang ditetapkan pemerintah pusat adalah sebesar 98 persen. Artinya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih perlu mendaftarkan sekitar 215.309 orang lagi agar bisa memenuhi target tersebut.
“Kami realistis dalam menetapkan target. Mencapai 85 hingga 90 persen untuk UHC adalah langkah yang bisa kami usahakan secara optimal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Sabtu (14/10/2024).
Pemkab Ponorogo berencana untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 guna mempercepat peningkatan cakupan UHC.
Selain itu, beberapa langkah lain juga sedang dipersiapkan, seperti verifikasi ulang data kependudukan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
“Kami juga akan menggugah kesadaran badan usaha di Ponorogo untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan,” tambah Agus.
Baca juga:
Setahun Tahun Hospitel Bantarangin Ponorogo, Fasilitas dan Layanan Kian Lengkap
Salah satu program yang sedang dibahas adalah peluncuran pilot project di desa-desa dan kelurahan. Desa yang berhasil meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
Program ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan dalam mencapai target UHC yang lebih tinggi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menyampaikan bahwa capaian 75,98 persen di Ponorogo meliputi seluruh peserta, baik yang didaftarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, maupun peserta mandiri.
Baca juga:
Pemkab dan Polres Ponorogo Bangun 4 Sumur, Warga Terbebas dari Kekeringan
Menurutnya, tantangan terbesar adalah mencapai tambahan 215.309 peserta untuk memenuhi target 98 persen.
“Upaya ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta,” tutup Wahyu.
