jatimnow.com - Calon Gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah berkomitmen bakal menyelenggarakan birokrasi pemerintahan dengan bersih tanpa kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut disampaikan Luluk secara tegas di hadapan lawannya Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini, saat debat publik kedua Pilkada Jatim di Grand City, Surabaya, Minggu (3/11/2024).
Cagub nomor urut 1 Luluk Nur hamidah mengatakan bahwa esensi dari birokrasi pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, Luluk berkomitmen bakal menyelenggarakan birokrasi di Jawa Timur yang bersih dari praktik-praktik KKN.
"Oleh karena itu semangat reformasi yang selalu saya bawa dan menjadi bagian penting dari bagian gerakan reformasi birokrasi yakni memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur ini tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Luluk.
Untuk mewujudkan hal itu, Luluk telah menyiapkan strategi yakni melalui digitalisasi birokrasi. Sehingga diharapkan melalui trobosan ini semua proses birokrasi dapat dilakukan secara efisien dan transparan.
Selain, itu Luluk juga mengajak seluruh masyarakat di Jawa Timur untuk bersama-sama mengawasi dan berpartisipasi aktif untuk Jawa Timur yang lebih baik.
"Kita juga mengajak dan mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja pemerintah Jawa Timur. Kita tidak boleh alergi kritik dan kita tidak boleh alergi dengan masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.
"Melaui peran partisipasi masyarakat diharapkan dapat mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam," sambungnya.
Luluk juga memastikan bahwa dibawah kepemimpinannya kelak nepotisme tidak bakal terjadi di Jawa Timur.
"Saya pastikan karena anak saya cuma satu dan tidak suka dengan pemerintahan maka semua bakal aman di bawah kepemimpinan saya," tutupnya.
Baca juga:
Emil Dardak Paparkan Pilihan Kerja untuk Gen Z di Ponorogo: Wirausaha hingga Freelancer
Menanggapi jawaban Luluk, paslon Tri Rismaharini justru membeberkan sejumlah hasil kinerjanya saat menjabat sebagai Kabag Bina Pembangunan Surabaya pada tahun 2002. Saat itu kata Risma, Ia sukses membuat trobosan berupa Elektronik Propurment dan E-budgeting pertama di Indonesia. Lalu, 10 tahun kemudian trobosan tersebut selanjutnya diadobsi oleh pemerintah.
"Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik itu dapat dinikmati oleh rakyat, sebab masyarakat dapat melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua proses dilakukan secara transparan," ujarnya.
Meski demikian Risma tidak menampik bahwa saat ini masih ada daerah yang belum menggunakan hal itu, untuk itu perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaksanaan birokrasi yang bersih dapat diwujudkan.
"Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dari masalah birokrasi yang saat ini kita hadapi," tutupnya.
Di lain sisi Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sejak Ia menjabat sebagai sebagai Gubernur. Khofifah - Emil telah meluncurkan program Jatim cetar yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasiskan elektronik (SPBE).
Baca juga:
Fakta Khofifah Ditolak Kampanye, PD Pasar Surya Surabaya Buka Suara
"Dari program tersebut Pemprov Jatim mendapatkan satu-satunya penghargaan sebagai pemerintahan Provinsi yang menyelenggarakan SPBE dari Kemenpan RB," beber Khofifah.
Menurutnya transparansi sangat penting dan sudah dilakukan, Ia juga telah menerapkan digital ekosistem, mulai dari rekruitmen BUMD, rekruitmen Kepala Dinas-dinas hingga UPT di dinas semua sudah dilakukan secara transparan.
"Meritokrasi kita juga mendapatkan nilai yang sangat tinggi, oleh karena itu sesungguhnya asisment yang kita lakukan sudah diselenggarakan secara terbuka dan transparan lewat digital ekosistem yang telah kita bangun," pungkasnya.
Namun, jawaban Khofifah itu dianggap Luluk bertolak belakang dengan banyaknya kasus korupsi yang ada di Jawa Timur saat ini.
"Ini membuktikan bawah digital ekosistem yang dibangun selama ini tidak efektif tidak efisien dan tidak bisa dijalankan," tegasnya.
