Pixel Code jatimnow.com

Proyek Makan Bergizi Gratis di Surabaya Ingin Dikelola Mandiri?

Editor : Redaksi   Reporter : Ni'am Kurniawan
Ujicoba makan bergizi gratis di Surabaya (foto: Humas Pemkot Surabaya/jatimnow.com)
Ujicoba makan bergizi gratis di Surabaya (foto: Humas Pemkot Surabaya/jatimnow.com)

jatimnow.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya mengelola proyek Makan Bergizi Gratis secara mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Kota Pahlawan.

Bahkan, pemkot siap mendukung UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat berpartisipasi secara aktif.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, selain UMKM yang telah memiliki NIB, pihaknya juga siap membantu UMKM yang belum memiliki NIB untuk berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (3/1/2025). 

Baca juga:
TNI-Polri Kawal Ketat Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya

Menurut dia, program makan bergizi yang digagas oleh pemerintah pusat, memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Utamanya bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin).

"Kalau UMKM bergerak, maka perekonomian warga akan meningkat. Bahkan, jika diperlukan, kita siap mengalokasikan hingga Rp1 triliun untuk program ini," tegasnya. 

Baca juga:
82,2% Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo Selama Setahun, Program MBG Jadi Favorit

Meski kesiapan telah dilakukan, kata Eri, sampai hari ini, pihaknya masih terganjal dengan petunjuk teknis realisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, yang belum keluar.

"Kami berharap UMKM bisa terlibat secara langsung. Sebelumnya, UMKM yang mendukung program permakanan untuk lansia sudah berjalan," jelas dia.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.