jatimnow.com - Ratusan massa pendemo dihentikannya program J-Keren atau Jember Pasti Keren (JPK), menggelar teatrikal pasien miskin yang sedang sakit dilempar di depan rumah sakit.
Aksi demo dan teatrikal itu bentuk kekecewaan masyarakat, atas dihentikannya program J-Keren (JPK). Masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Program J-Keren sendiri sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gratis dari 3 RSD dan 50 puskesmas di Jember, dengan hanya bermodalkan KTP Jember.
Namun sayang, adanya J-Keren berdampak hutang Pemerintah Kabupaten Jember dengan nilai sebesar Rp160 miliar.
Dalam teatrikal, terlihat para pendemo mengantar dan melempar pasien ke rumah sakit, karena tidak mendapatkan pelayanan.
Ratusan pendemo juga berteriak lantang menanyakan tentang solusi bagi pasien miskin yang tidak mampu membayar. Pertanyaan dilemparkan pada bupati dan kepala dinas kesehatan dalam teatrikal.
"Setelah ditelisik program J-Keren dengan Peraturan Bupati. Kemudian tiba-tiba oleh Kepala Dinas Kesehatan, bawahannya (bupati) mengeluarkan surat penghentian pelayanan itu," kata Koordinator Aksi, Kustiono kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/1/2025).
Baca juga:
Ratusan Massa di Jember Desak Bupati Hendy Tanggung Jawab atas Penghentian JPK
Tidak hanya itu, banyak masyarakat di Jember yang menjadi peserta BPJS PBI APBD juga tidak bisa berobat, lantaran tidak terbayarkan.
"Tadi pagi masih dapat laporan di Puskesmas Tanggul, ada pasien miskin yang punya BPJS PBI tapi kartu nonaktif dan tidak bisa dilayani," ungkapnya.
Masyarakat pun bergerak meminta pertanggungjawaban kepada kepala dinas untuk mencabut surat penghentian tersebut serta kembali menjalankan program itu (J-Keren). Namun bila tidak, pendemo mendesak bupati mencabut Perbup J-Keren.
Baca juga:
Program J-Keren dari Bupati Hendy Tinggalkan Utang Rp160 Miliar
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hendro Soelistijono menyampaikan, ada beberapa solusi hasil diskusi dengan bupati dan tim, bahwa nanti yang berobat gratis adalah benar-benar masyarakat miskin.
"Dibuktikan dengan SPM dari Dinas Sosial dan terdata dalam DTKS. Karena selama ini, JPK (J-Keren) tidak memilih, semua ber-KTP Jember bisa pakai," jelasnya.
"Jadi bisa pakai SPM dan terdata DTKS. Karena regulasinya demikian. Bahwa bisa menggunakan APBD, yaitu benar-benar masyarakat miskin yang didaftarkan BPJS PBI APBD maupun APBN," imbuhnya.
