Pixel Code jatimnow.com

Bupati Lamongan Beber Hasil Evaluasi Uji Coba Program MBG

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Adyad Ammy Iffansah
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat giat tanam jagung 1 juta hektar. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat giat tanam jagung 1 juta hektar. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

jatimnow.com - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi membeberkan sejumlah evaluasi dalam Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar pada Senin (6/1/2025) sampai Jumat (10/1/2025) lalu.

Pak Yes menyebut bahwa jalannya Uji Coba yang menyasar 3 ribu sekian pelajar itu tak menemui kendala. Hanya saja, sejumlah catatan perlu untuk ditindaklanjuti, seperti anak yang mengidap alergi.

"Ada beberapa evaluasi untuk mutu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah menyatakan semua unsur gizi memenuhi syarat. Untuk ke depan kita kontrol itu (gizi)," ungkap Bupati Yes, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, Pemkab Lamongan juga mencatat beberapa keluhan anak, misalnya tidak terbiasa makan sayur dan telur.

"Ada beberapa catatan atau keluhan, misalnya kebiasaan anak yang tidak makan telur tidak makan sayur dari SPPG menyarankan agar beberapa anak harus makan bergizi," bebernya.

Baca juga:
TNI-Polri Kawal Ketat Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya

Pak Yes menyatakan bahwa makanan yang diberikan sudah memenuhi unsur gizi dan berharap pelajar bisa diedukasi untuk menerima makanan Progam MBG.

"Keluhan yang ditemukan seperti anak yang terbiasa telur kalau tidak diceplok misalnya, tidak biasa makan sayur bayam, nanti diberikan edukasi untuk kebiasaan makan sehat," urainya.

Baca juga:
82,2% Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo Selama Setahun, Program MBG Jadi Favorit

Menurut info yang dihimpun, SPPG Lamongan dan sejumlah OPD Pemkab Lamongan sudah menggelar rapat untuk penenuhan bahan baku lokal Lamongan.

"Tentu bahan yang dibutuhkan sangat banyak, kita sudah mulai merancang pemenuhan produksi holtikultura sayur dan telur, Insyaallah aman," tuturnya.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.