jatimnow.com - Komisi A DPRD Jember geram lantaran 22 guru honorer atau non-ASN yang dinyatakan lulus jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dibatalkan.
Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono mendesak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPSDM) Sukowinarno untuk urusan urgent tidak hanya bersurat ke Kemenpan-RB atau Kemendagri.
"Urusan hal yang urgent, kami sebagai wakil di sini, sebagai anggota DPRD siap mendampingi Pak Suko. Jangan hanya bersurat, kalau hanya surat atau fax dikirim atau seperti, biar satu tronton kurang diperhatikan," tegas Siswono, Kamis (6/2/2025).
"Tapi mari saya dampingi, mungkin minggu depan. Sampean (anda) datang ke Kemenpan atau Kemendagri terkait dengan persoalan 22 guru honorer yang dibatalkan (PPPK). Jangan sampai mereka yang 22 (guru) kemarin itu sudah lulus, lalu kemudian mereka digeser (dibatalkan) lagi," lanjutnya.
Sehingga persoalan 22 guru honorer yang lulus PPPK dibatalkan, jangan sampai terjadi PPPK paruh waktu dan clear semua sudah masuk.
Baca juga:
Keluh Kesah Pedagang Pasar Tanjung Jember: Fasilitas Minim, jadi Tempat Mabuk-mabukan
"Kami dari insan politik, berbagai partai politik mari kita dampingi ke kemenpan. Apa minggu depan, secara fisik kita hadir ke sana, untuk memperjuangkan minimal yang 22 ini dulu," sebutnya.
Menurut Siswono, hal ini sangat menyakitkan karena mereka sudah dinyatakan lulus lalu kemudian didepak. Mendingan, 22 guru honorer yang sempat mendatangi Kantor DPRD Jember langsung dinyataka tidak lolos, dari pada dinyatakan lolos tapi dibatalkan.
"Mending dari awal tidak lulus, ini ada pesan moral. Tolong itu diagendakan, kita siap sewaktu-waktu. Selain bupati, Pak Suko orang yang bertanggung jawab terkait persoalan ini," tegas Siswono.
Baca juga:
Wabup Djoko Datangi DPRD Jember usai Libur Lebaran, Bahas 4 Hal Ini
Menanggapi hal ini, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno menyatakan terima kasih atas dukungan DPRD Jember yang bersedia mengajak bertemu dengan Kemenpan-RB, BKN dan Kemendagri.
"Paling tidak, akan saya laporkan ke Pak Sekda. Memang betul saya bertanggung jawab di kepegawaian, tapi bagaimanapun juga saya harus mendapat restu dari pimpinan," imbuhnya.
