jatimnow.com - Bupati Ponorogo terpilih, Sugiri Sancoko tengah mempersiapkan fisiknya jelang program pembekalan bagi kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Program ini akan berlangsung selama sepekan pasca pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 mendatang.
Sebanyak 505 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota dijadwalkan mengikuti pembekalan intensif ini. Program tersebut serupa dengan pembekalan yang sebelumnya diberikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sugiri Sancoko, yang akrab disapa Kang Giri, mengaku telah menyiapkan fisiknya agar tetap prima selama mengikuti kegiatan ini. Ia rutin berolahraga, termasuk berlari bersama kapolres dan Dandim Ponorogo.
“Saya sudah mulai rutin lari pagi dan bersepeda agar nanti tetap segar dan kuat saat mengikuti pembekalan,” ujar Kang Giri, Jumat (14/2/2025).
Selain itu, ia merasa antusias dengan program ini dan menilai bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi ajang penyegaran serta memperkuat sinergi antar kepala daerah.
Baca juga:
DPRD Ponorogo Kirim Usulan Pengangkatan Sugiri Sancoko-Lisdyarita
“Saya mendukung penuh dan sangat senang bisa refresh bersama bupati dari seluruh Indonesia,” katanya.
Kang Giri juga menambahkan bahwa latar belakangnya sebagai anggota Banser serta pengalaman mengikuti gerakan Pramuka semasa muda menjadi bekal tambahan dalam menghadapi program ini.
Program pembekalan kepala daerah ini direncanakan berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Materi yang diberikan mencakup tugas pokok dan fungsi kepala daerah dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Baca juga:
Pelantikan Bupati Ponorogo Terpilih Diundur Maret 2025, Kenapa?
Selain itu, kepala daerah akan menerima pemaparan mengenai program Asta Cita dari para menteri, pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran di daerah.
Dalam siaran pers terbarunya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah mengenai perannya dalam pemerintahan serta mendorong sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional.
