jatimnow.com - Komisi D DPRD Jember tidak menginginkan adanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan non-ASN atau honorer dirumahkan, akibat Undang Undang nomor 20 Tahun 2023.
Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris menuturkan, memang untuk non-ASN saat ini di Jember belum mendapatkan gaji atau honor. Namun demikian, Surat Edaran (SE) dari Kemendagri sudah jelas dan turun, dan saat ini sedang dalam proses.
"Suruh sabar GTT-PTT yang belum gajian, karena sudah melalui prosedural dan payung hukumnya sudah jelas, surat edaran kementerian sudah turun dan tinggal prosesnya," katanya, Selasa (18/2/2025).
Ia mengimbai agar Dinas Pendidikan Jember tidak merumahkan tenaga non ASN atau GTT-PTT non-ASN. Bahkan bila perlu, seharusnya tenaga pendidikan malah ditambah karena selama ini faktanya Jember masih kekurangan tenaga pendidik.
"Kami tidak menginginkan Dinas Pendidikan Jember merumahkan tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Ini perlu justru menambah, karena pendidikan nomor 1 yang perlu kita pikirkan di Jember," tegas Sunarsi.
Baca juga:
Non-ASN Jember Tak Gajian, Pansus: Kabupaten Lain Kok Bisa
Komisi D DPRD Jember juga tidak mengharap adanya tenaga non-ASN di Dinas Kesehatan dirumahkan.
"Kami belum koordinasi untuk kesehatan, masih proses. Kami tetap menginginkan (tetap bekerja) di Dinas Kesehatan, kami ingin mengembalikan bila ada terjadi yang dirumahkan," ungkapnya.
Baca juga:
Polemik Nasib Non-ASN, DPRD Jember Bentuk Pansus
Menurut Sunarsi, justru tenaga pelayanan kesehatan harus ditambah, karena ini menyangkut persoalan orang sakit dan sangat urgent kebutuhannya.
"Karena justru pelayanan harus ditingkatkan, apalagi kesehatan. Apalagi kesehatan sangat kurang, kemarin pelayanan saja (anggaran hanya) Rp13 miliar dan sebulan habis," tandasnya.
