jatimnow.com - 348 Sekolah di Jember mengalami kerusakan. Anggota Komisi X DPR-RI Muhammad Nur Purnamasidi menemukan adanya memanipulasi data terkait pengajuan perbaikan sekolah.
Dari 1.009 sekolah dasar yang ada, sebanyak 348 gedung sekolah rusak. Namun tidak semua pengajuan perbaikan sekolah rusak berat terealisasi.
Bahkan yang rusak parah tidak mendapat bantuan, sementara yang hanya mengalami kerusakan ringan malah dapat bantuan.
Saat ditelusuri, ternyata banyak operator sekolah yang memasukkan data sekolah Sarana dan Prasarana (Sarpras) dengan keterangan kondisi baik.
"Ternyata tadi kita temukan, salah satu faktor kenapa yang rusak-rusak itu tidak dibantu. Karena ternyata di dapodiknya tertulis baik, jadi operator sekolah menulis sarpras baik, sehingga dia tidak dapat bantuan," kata pria yang akrab disapa Bang Pur, Jumat (14/3/2025).
"Ditulis baik, ternyata karena ada keinginan untuk akreditasi. Sekolah-sekolah ini memanipulasi data yang seharusnya tertulis rusak berat, karena ingin mendapatkan akreditasi, baik C ke B dan B ke A. Maka akhirnya mereka memanipulasi datanya," lanjutnya.
Politisi Golkar pun menyatakan, dengan data yang salah itu, banyak sekolah yang hingga kini rusak berat dan tidak diperbaiki.
Baca juga:
Atap SDN Pangongsean 1 Sampang Ambruk, Siswa Belajar di Halaman Parkir
Sedangkan kemampuan APBD Jember hanya mampu membiayai perbaikan sekitar 50 sekolah setiap tahun.
"Oleh karena itu, akan saya bantu. Karena memang sekarang ada pengalihan anggaran, yang dulu dikeluarkan oleh Kementerian PUPR namanya sarpras untuk SD, SMP, SMA," tegasnya.
"Yang dulu dikelola Kementerian PUPR, sekarang dikelola langsung Kementerian Dikdasbud, dengan jumlah Rp17,6 triliun untuk tahun 2025," sambungnya.
Baca juga:
DPRD Bangkalan Prioritaskan Sekolah Rusak di 2025
Legislator Dapil Jember - Lumajang menyampaikan untuk modelnya nanti swakelola, yang artinya dikelola oleh sekolah dan komite. Prosesnya diberikan ke sekolah langsung.
Bang Pur nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bupati Jember, karena ini pengajuan terakhir 31 Maret 2025.
"Sehingga tahun 2025, dari 348 sekolah, apa bisa keseluruhan kita bantu atau mungkin kita buat fase atau bertahap," pungkasnya.
