jatimnow.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri pastikan akan menindak tegas bila ada oknum yang menaikkan harga pupuk subsidi.
Plt. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) DKPP Kota Kediri Tito mengatakan bahwa pihaknya pasti akan melakukan tindakan jika memang ada kios atau oknum yang menaikkan harga tidak sesuai ketentuan meski sejauh ini kasus tersebut belum ditemukan di Kota Kediri.
"Kalau di Kota Kediri ini kami belum pernah menemui, tapi kalau ada kita berikan peringatan, jangan sampai terjadi, kita ada tim KP3 Kota Kediri, tugasnya seperti itu. Bisa sampai ijin dicabut atau dipecat (jadi penyalur pupuk bersubsidi)," katanya, Kamis (14/82025).
Diketahui, HET pupuk subsidi untuk alokasi Kota Kediri adalah pupuk Urea Rp2.250/ kg dan pupuk NPK Phonska Rp2.300/kg
Sementara regulasi pupuk subsidi di Kementerian Pertanian RI saat ini terdiri dari 10 komoditas dimana sebelumnya berjumlah 9. Di antaranya, untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, dengan tambahan komoditas ubi kayu, tanaman hortikultura adalah bawang merah, bawang putih, cabai dan tanaman perkebunan adalah kakao rakyat, tebu rakyat, dan kopi rakyat.
Baca juga:
Polisi Gagalkan Dugaan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di Sampang
Pihaknya juga memastikan yang mengambil pupuk adalah yang benar-benar sesuai yang terdaftar di e-RDKK.
"Di sisi kami itu e-verval-nya, kalau di sisi distributor dan kios pengecer itu namanya aplikasi iPubers, jadi di situ ada data-data siapa yang pernah mengambil itu ada fotonya, ada foto KTP, mungkin kalau dikuasakan ada surat kuasanya, jadi di situ ada semua data-datanya, jadi dipastikan bahwa yang mengambil itu benar-benar yang terdaftar dalam e-RDKK," jelasnya.
Baca juga:
Waspada Penipuan Pupuk Bersubsidi di Medsos, Mengatasnamakan Pupuk Indonesia
Tito menambahkan, untuk alokasi pupuk Urea Kota Kediri masih kurang 63 ton atau posisi sekarang 91% dari usulan RDKK, sementara NPK kurang 727 ton atau masih 66% dari usulan RDKK.
"Jadi masih kurang. Nanti kita kalau kurang minta tambahan ke propinsi, pokoknya yang penting tidak melebihi dari RDKK nya ini," tegasnya.
