Pixel Code jatimnow.com

PKS Jatim Dinilai Partai dengan Kaderisasi Politik Terbaik

Editor : Ni'am Kurniawan  
PKS Jatim mendapat tropi penghargaan sebagai partai dengan proses kaderisasi terbaik (foto: PKS Jatim for jatimnow.com)
PKS Jatim mendapat tropi penghargaan sebagai partai dengan proses kaderisasi terbaik (foto: PKS Jatim for jatimnow.com)

jatimnow.com - Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (PKS Jatim) dinilai sebagai partai dengan proses kaderisasi terbaik dalam awarding versi salah satu stasiun tv regional Jatim. 

Anggota legislatornya dinilai membawa banyak kemanfaatan di tengah masyarakat serta mampu ikut mendorong perekonomian rakyat.

Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetia Lelana mengatakan, kategori kinerja terbaik dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah kali ini diraih kadernya, Lilik Hendarwati, yang saat ini menjabat sebagau Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim yang juga anggota Komisi C.

"Alhamdulillah, penghargaan ini kami terima dengan penuh syukur. Kaderisasi adalah komitmen PKS untuk menyiapkan kader yang tangguh, berintegritas, dan siap mengabdi," ucap Bagus, dalam siaran resminya, Rabu (17/9/2025).

Ia menambahkan, sistem kaderisasi yang berjenjang dan pendidikan politik yang terstruktur menjadi fondasi PKS untuk menghadirkan pelayanan masyarakat yang lebih optimal.

Baca juga:
Mengulik Isi Pertemuan PKS Jatim saat Sowan PWNU

"Semua itu kami lakukan agar masyarakat bisa merasakan manfaat yang nyata,” ujar Bagus.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menambahkan, selama ini konsen yang ia lakoni adalah pendampingan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat tumbuh dan naik kelas. 

Baca juga:
Yudha Permana Putra, Aktivis Unair Kini Pimpin PKS Bojonegoro

Ia menyebut permodalan, pengemasan produk, hingga digital marketing adalah kunci agar UMKM bisa bertahan sekaligus berkembang.

"Masyarakat, terutama pelaku UMKM, butuh motivasi dan pendampingan. Kalau UMKM kuat, ekonomi keluarga tangguh, insya Allah ekonomi Jawa Timur juga akan semakin kokoh,” jelas Lilik.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.