jatimnow.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya yang merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pelaksanaan tahap awal program ini di sejumlah sekolah sempat terkesan asal-asalan, terutama pada masa pembelajaran daring bulan Agustus lalu.
“Memang di beberapa sekolah awal-awal itu terkesan asal-asalan, apalagi pada saat bulan rakyat itu ya, bulan Agustus itu kan bukan lagi bulan kemerdekaan tahun ini, itu kan bulan kemarahan rakyat,” ujar Mas Thoni, sapaan akrab Arif Fathoni, Rabu (8/10/2025).
Ia menuturkan, kondisi sosial yang cukup panas pada bulan tersebut berdampak pada pelaksanaan teknis program.
Beberapa sekolah, kata dia, menjalankan MBG hanya untuk memenuhi kuota tanpa memperhatikan esensi program yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
“Saat itu terjadi, kemudian hanya untuk memenuhi kuota. Akhirnya ketika pendidikan daring, makanan dikirim ke rumah masing-masing itu cuma roti, ambil susu. Itu kan terkesan hanya menghabiskan kuota saja, tetapi tujuan filosofisnya untuk perbaikan gizi anak itu kan tidak tercapai,” tegasnya.
Mas Thoni menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPRD, pemerintah kota, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan program berjalan sesuai tujuan besar Presiden Prabowo membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan pengawasan agar memastikan program prioritas presiden untuk kepentingan pembangunan SDM jangka panjang ini bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Baca juga:
Pemkot Surabaya Diminta Optimalkan Pajak Daerah
Selain soal pelaksanaan teknis, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti minimnya pelibatan guru dalam program MBG. Menurutnya, di sejumlah sekolah, guru tidak terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pelaksanaan makan bergizi, sementara peran mereka sebenarnya sangat vital dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan edukasi gizi bagi siswa.
“Kami juga mendengar ada keluhan dari sebagian guru yang memang tidak dilibatkan. Sehingga pemilik dapur itu hanya mengantar dan mengambil makanan. Urusan menjaga kebersihan dan lain-lain ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap pengelola dapur juga berkoordinasi aktif dengan kepala sekolah agar ada komunikasi yang bagus,” jelasnya.
Mas Thoni juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalokasikan tambahan anggaran operasional pendukung program MBG, termasuk bagi guru-guru yang turut memastikan keberhasilan pelaksanaan di lapangan.
“Saya berharap Dinas Pendidikan juga mengalokasikan anggaran tambahan untuk operasional pendukung MBG ini. Karena biasanya jam istirahat guru bisa istirahat sejenak, tapi sekarang mereka ikut membersihkan sisa makanan di kelas,” katanya.
Baca juga:
DPRD Surabaya Dorong Pemkot Optimalkan Aset Lewat Digitalisasi
Meski begitu, Mas Thoni memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para tenaga pendidik di Surabaya yang tetap berkomitmen menjalankan program nasional tersebut dengan sepenuh hati.
“Kami sangat meyakini bahwa guru di Surabaya ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tidak pamrih untuk mensukseskan program ini. Tetapi pemerintah juga harus menghargai setiap tetesan keringat yang mereka keluarkan,” tutur Mas Thoni.
Ia menekankan, keberhasilan MBG bukan sekadar soal penyaluran makanan, melainkan tentang membangun sistem yang mendukung hubungan fungsional antara peserta didik dan tenaga pendidik, serta membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
“Upaya untuk mencerdaskan bangsa itu kan hubungan yang fungsional antara peserta didik dengan tenaga pendidik,” pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-79831-masukan-dprd-pada-program-mbg-di-surabaya
