jatimnow.com - Sejumlah pengurus baru DPD Golkar Tulungagung membuka paksa gembok pagar kantor, Rabu (22/10/2025). Mereka memotong gembok dan rantai dengan menggunakan gerinda.
Sebelumnya pintu pagar disegel oleh sejumlah kader Partai Golkar sebagai bentuk kekecewaan terhadap penonaktifan pengurus yang dilakukan oleh DPD Golkar Jatim. Tak hanya dinonaktifkan, DPD Golkar Jatim juga telah menunjuk Plt untuk memastikan kepengurusan partai tetap berjalan.
Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofik mengatakan kedatangan mereka ke kantor DPD Golkar ini untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi terkait keputusan penunjukan Plt yang dilakukan DPD Jatim. Mereka mengundang kader partai, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan untuk hadir. Namun saat hendak masuk ke area kantor, pintu pagar digembok dan dipasang rantai sehingga terpaksa membuka dengan gerinda.
"Agenda hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, anggota fraksi hingga pengurus kecamatan," ujarnya.
Saat disinggung mengenai tidak adanya komunikasi dengan pengurus, Aan membantah hal tersebut. SK penunjukkan Plt telah dikeluarkan sejak 18 Oktober. Aan sendiri berinisiatif menghubungi Ketua DPD Golkar Asmungi Zaini melalui WA. Namun pertemuan tersebut urung terlaksana dikarenakan Asmungi sedang berada di luar kota. Aan juga sudah mengirim SK tersebut melalui WA dan mohon pertimbangan.
"Tapi hingga saat ini WA tidak dibalas, jadi kami sebenarnya sudah berusaha melakukan komunikasi terkait penunjukkan Plt ini," ungkapnya.
Baca juga:
Kader Partai Golkar Tulungagung Segel Pagar Kantor DPD
Aan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi penunjukan Plt oleh DPD Jawa Timur. Diantaranya tidak ada komunikasi secara intensif terkait persiaapan pelaksanaan Musda. Sesuai peraturan seharusnya Musda digelar maksimal 6 bulan usai Musda DPD Jatim. Pelaksanaan Musda Jatim sendiri sudah digelar pada bulan Mei lalu. Seharusnya Musda DPD Golkar Tulungagung maksimal berlangsung bulan ini.
"Namun tidak ada progres komunikasi yang dilakukan oleh pengurus sehingga DPD Jatim memutuskan penunjukkan Plt," jelasnya.
Selain itu terdapat pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh ketua DPD Golkar. Dalam pakta integritas tersebut mereka sepakat jika dalam Pileg 2024 jumlah kursi DPRD berkurang Ketua DPD harus mengundurkan diri. Perolehan kursi Golkar di Tulungagung pada Pileg lalu berkurang satu suara. Pada Pileg 2019 mereka mendapat 6 kursi sedangkan di 2024 hanya memperoleh 5 kursi.
Baca juga:
Airlangga Hartarto Mundur, DPD Partai Golkar Tulungagung Sampaikan Ini
"Seharusnya jika mengacu kepada pakta integritas Ketua DPD harus mundur, tapi ini tidak," terangnya.
Lebih lanjut Aan mengatakan tugas Plt ini adalah mengantar DPD Golkar Tulungagung hingga pelaksanaan Musda. Aan membantah adanya isu terkait pengambil alihan jabatan. Mereka hanya diminta segera menggelar Musda. Rencananya Musda akan digelar pada 28 Oktber mendatang.
"Untuk itu kita perlu melakukan sosialisasi juga terkait pelaksanaan Musda, mengingat waktu yang sudah sangat mepet," pungkasnya.
