jatimnow.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali praktik prostitusi terselubung. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyusul adanya penindakan praktik asusila yang beberapa waktu lalu terungkap.
Menurut Wali Kota Eri, aktivitas asusila tersebut tidak terjadi di wilayah inti eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah kos yang berada di sekitarnya.
“Dolly-nya clear, aman, karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini (penindakan praktik asusila) adanya di kos-kosan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Eri juga mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku yang terjaring razia bukan warga Surabaya. Pemkot akan melakukan pengecekan identitas untuk menentukan langkah pembinaan atau pemulangan.
“Apabila terbukti sebagai warga Surabaya, akan dilakukan pembinaan supaya tidak melakukannya kembali. Tapi kalau bukan orang Surabaya, maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal untuk dipulangkan setelah melalui pembinaan di shelter Pemkot,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif, Pemkot bersama DPRD Surabaya tengah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan. Regulasi baru ini akan melarang keberadaan kos campur di wilayah permukiman guna menjaga moral dan ketertiban masyarakat.
“Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Kos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan. Kalau rumah tangga, areanya juga harus berbeda,” imbuhnya.
Eri juga meminta peran aktif masyarakat untuk turut menjaga lingkungannya. Ia menegaskan agar pemilik kos tidak menyewakan kamar kepada orang yang dicurigai serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat.
Baca juga:
69 Pejabat Pemkot Surabaya di Rotasi, 6 Diantaranya Kepala Dinas
“Kami meminta warga aktif menjaga kampungnya dan segera melapor jika melihat gelagat mencurigakan,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga fokus menghidupkan kembali sentra UMKM dan wisata edukasi di kawasan eks lokalisasi Dolly. Eri telah menginstruksikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) untuk mengevaluasi seluruh Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan sentra UMKM.
“Jika tempatnya sepi, maka jenis dagangannya harus diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” terang Eri.
Untuk program wisata edukasi, Pemkot berkolaborasi dengan Karang Taruna serta komunitas pemuda setempat. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 juta per wilayah pada tahun 2026 untuk mendukung kegiatan pemberdayaan pemuda, terutama Gen Z.
Baca juga:
Pemkot Surabaya Buka Beasiswa Penghafal Kitab Suci untuk 1.412 Pelajar
“Kita tidak ingin Pemkot yang menggerakkan, tetapi pemuda di sana yang menjalankan dan menjaga wisata edukasinya. Supaya mereka juga ikut memiliki,” pungkasnya.
Upaya terpadu ini diharapkan mampu menjaga kawasan eks lokalisasi Dolly tetap aman, produktif, dan menjadi ruang positif bagi warga serta generasi muda Surabaya.
Reporter: Fatkur Rizky
