jatimnow.com-Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) tengah mengejar kekurangan kuota rombongan belajar (rombel) siswa Sekolah Rakyat Trenggalek. Mereka masih kekurangan siswa untuk tingkat SD. Pemkab menargetkan pemenuhan kuota rombel tingkat SD di akhir tahun selesai.
Plt Kepala Dinsos PPPA Trenggalek, Totok Rudijanto mengatakan, Sekolah Rakyat Trenggalek telah diresmikan sejak 30 September 2025. Total ada tiga rombel yang terdiri dari dua rombel tingkat SD dan satu rombel tingkat SMP.
"Untuk rombel tingkat SMP sudah memenuhi kuota dengan jumlah siswa 24 orang," ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Sedangkan untuk rombel tingkat SD berjumlah 32 siswa. Namun jumlah tersebut masih kurang dari kuota yang ditentukan oleh pemerintah.
"Untuk memenuhi kuota rombel tingkat SD kira-kira masih butuh 15 hingga 19 siswa lagi," ucapnya.
Totok menargetkan pemenuhan kuota rombel tingkat SD di akhir tahun selesai. Sehingga awal tahun 2026 sudah bisa mulai pembelajaran.
Baca juga:
Ratusan CJH Trenggalek Belum Lolos Istitha'ah
"Kami sudah perintahkan PKH dan TKSK untuk melakukan verifikasi lapangan untuk mencari kekurangan siswa. Karena siswa Sekolah Rakyat itu harus berasal dari ketegori desil 1 dan 2," jelasnya.
Pendaftaran siswa baru di Sekolah Rakyat tidak harus menunggu tahun ajaran baru, seperti sekolah umum. Sehinga sewaktu-waktu Sekolah Rakyat bisa menerima siswa baru.
"Hambatan kami mencari kekurangan siswa SD itu karena banyak anak yang sudah sekolah dan rata-rata usia anak SD masih keibuan," paparnya.
Baca juga:
Tren Penyakit Gagal Ginjal Naik di Trenggalek, Pasien Termuda Usia 15 Tahun
Disisi lain, untuk tenaga pendidik, kepala sekolah, tata usaha, bendahara, wali asrama, wali asuh, psikolog, tenaga kesehatan hingga tenaga keamanan sudah lengkap di Sekolah Rakyat Trenggalek. Berbagai program juga sudah mulai berjalan.
"Para siswa sudah mulai krasan, terbuki dari program parenting Dinsos Provinsi Jatim, kami hadirkan wali murid dan siswa. Meraka mengaku senang di Sekolah Rakyat, karena seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup anak ditanggung pemerintah," pungkasnya.
