jatimnow.com - Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur XI (Madura), R. Imron Amin, bereaksi keras terhadap tren perbincangan publik yang mulai menyeret identitas kesukuan dalam sebuah kasus viral di Surabaya. Ia meminta semua pihak berhenti mengaitkan tindakan personal oknum dengan nama besar suku Madura.
Pria yang akrab disapa Ra Ibong ini mencermati adanya kecenderungan provokasi di ruang digital yang menyudutkan etnis tertentu.
Menurutnya, persoalan hukum atau perselisihan individu seharusnya tetap berada di koridor hukum tanpa harus memicu sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Saya meminta dengan hormat, jangan membawa-bawa nama suku Madura dalam kasus apa pun. Warga Madura di mana pun berada selalu memegang teguh prinsip andhap asor atau etika tinggi, sesuai ajaran para sesepuh," tegas Ra Ibong, Senin (29/12/2025).
Cicit Pahlawan Nasional Syaikhona Kholil Bangkalan ini mengingatkan bahwa perilaku satu orang tidak bisa menjadi cermin bagi jutaan warga Madura lainnya.
Pelabelan negatif yang berbasis suku justru berisiko merusak kerukunan sosial yang sudah terjaga lama di Jawa Timur, khususnya Surabaya.
Baca juga:
GMNI Surabaya: Jangan Benturkan Suku Madura dalam Kasus Nenek Elina
Stigma kesukuan sering kali menjadi bahan bakar yang memperkeruh suasana di media sosial. Bagi politikus Gerindra ini, mengaitkan organisasi masyarakat (ormas) atau perilaku individu dengan identitas Madura adalah langkah yang keliru dan berbahaya.
"Tolong, mari kita jaga ketertiban bersama. Jangan dikaitkan dengan suku Madura, baik itu soal ormas atau hal semacamnya. Biarkan proses hukum berjalan secara adil, dan mari kita kedepankan adab dalam menyikapi informasi," tutur Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.
Sebagai tokoh muda Nahdliyin, Ra Ibong mengimbau netizen agar lebih bijak dalam jempol mereka di media sosial.
Baca juga:
Cicit Syaikhona Kholil Prihatin Polemik PBNU, Konflik Internal Ancam Perpecahan
Ia berharap publik tidak terhanyut dalam narasi ujaran kebencian atau provokasi yang sengaja digulirkan untuk memecah belah masyarakat.
Alih-alih memperluas masalah menjadi konflik sosial, masyarakat diharapkan memantau penyelesaian masalah melalui mekanisme yang berlaku. Fokus pada substansi kasus dinilai jauh lebih produktif daripada menyerang identitas budaya.
"Mari kita selesaikan masalah sesuai mekanisme yang ada. Jangan memperluasnya menjadi konflik sosial yang merugikan kita semua," pungkasnya.
