jatimnow.com - Menutup kalender 2025, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Timur melempar rapor merah terhadap sejumlah sektor fundamental di tanah air.
Meski angka pertumbuhan ekonomi tampak stabil, realitas di lapangan menunjukkan jurang kesenjangan yang kian menganga.
Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab, menilai masyarakat bawah belum merasakan dampak nyata dari hiruk-pikuk pembangunan fisik dan digitalisasi.
Menurutnya, akses permodalan yang eksklusif dan birokrasi yang berbelit masih menjadi tembok besar bagi warga desa serta pelaku UMKM untuk naik kelas.
"Kita perlu meredam euforia pembangunan fisik dan mulai bertanya jujur, berapa banyak rakyat yang hidupnya sungguh membaik? Tahun 2026 harus menjadi momentum ekonomi yang memanusiawakan warga di desa dan pesisir," ujar Ulul dalam refleksi akhir tahunnya di Surabaya, Selasa (30/12/2025).
Sektor politik tak luput dari sorotan tajam. Ulul mengkritik fenomena pejabat yang lebih sibuk memoles citra di media sosial ketimbang melahirkan kebijakan berbasis data.
Ruang publik saat ini dianggap lebih menyerupai etalase pencitraan daripada panggung dialektika gagasan yang sehat.
Ia mengingatkan bahwa bangsa besar lahir dari tangan negarawan, bukan politisi yang hobi berburu rating. Publik kini mendambakan pemimpin yang turun ke lapangan untuk mendengar keluh kesah secara otentik, bukan sekadar memburu konten viral.
"Politik transaksional hanya berganti wajah menjadi lebih modern. Kami berharap tahun depan lahir kebijakan dari hasil riset yang matang, bukan sekadar mengikuti tren atau mengejar popularitas sesaat," tegasnya.
Baca juga:
ICMI Jatim: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua, Stop Kekerasan!
Persoalan moralitas juga menjadi catatan krusial bagi ICMI Jatim. Ulul melihat adanya kontradiksi besar dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Meski aktivitas ritual keagamaan sangat semarak, praktik lancung seperti suap, pungutan liar, hingga korupsi bantuan sosial tetap subur di berbagai lini.
Agama, lanjut Ulul, seharusnya menjadi energi penggerak akhlak publik dan keadilan sosial, bukan sebatas identitas simbolik.
Ia mendorong para ulama dan cendekiawan untuk lebih konkret dalam mengawal literasi keuangan syariah serta menjaga martabat manusia dari praktik koruptif.
Baca juga:
Tragedi Pesantren Al Khoziny, Ketua ICMI Jatim Ingatkan Amanah Teknis
Terkait pemberantasan korupsi, ICMI Jatim mendesak adanya culture shock atau kejutan budaya dalam sistem birokrasi.
Penguatan sistem antikorupsi dari hulu hingga hilir dianggap jauh lebih mendesak daripada sekadar memperbanyak spanduk imbauan di pinggir jalan.
Menutup refleksinya, Ulul optimistis Indonesia mampu berbenah jika berani meninggalkan pola lama. Bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan kepemimpinan yang jujur dan akal sehat.
"Jangan sampai 2026 hanya menjadi pengulangan kesalahan. Kita ingin anak cucu melihat tahun depan sebagai titik balik, saat Indonesia lebih memilih martabat ketimbang sekadar menjadi populer," pungkasnya.
