Pixel Code jatimnow.com

Pemkot Diminta Lacak 239 Ribu Data Kependudukan Siluman di Surabaya

Editor : Ni'am Kurniawan  
Rapat internal Komisi A bersama Pemkot Surabaya (foto: Yona for jatimnow.com)
Rapat internal Komisi A bersama Pemkot Surabaya (foto: Yona for jatimnow.com)

jatimnow.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya melalui Komisi A meminta pemkot melacak data siluman sebanyak 239.277 kependudukan yang tak ditemukan dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, data siluman ini perlu dilacak karena mengganggu prestasi Surabaya sebagai pilot project DTSEN di Indonesia.

"Karena Surabaya menjadi contoh, maka penyelesaian data ini harus melibatkan semua pihak, termasuk DPRD. Jangan sampai kabupaten atau kota lain justru bisa menyelesaikan pendataannya lebih cepat daripada Surabaya," ucap Yona, dalam siaran resminya, Kamis (15/1/2025).

Yona menegaskan bahwa Program DTSEN Pemkot Surabaya memiliki posisi strategis di tingkat nasional. Pasalnya, Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam pendataan sosial ekonomi terpadu. 

Bahkan, Pemkot Surabaya telah menjalin kerja sama resmi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.

"Program ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Bahkan, Ibu Gubernur meminta agar pendataan DTSEN dilakukan secara serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai daerah percontohan atau starter,” ungkapnya.

Baca juga:
DPRD: Wali Kota Surabaya Jangan Takut Kehilangan Investor, Hak Warga Penting

Dalam evaluasi internal, Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode pendataan yang digunakan surveyor. 

Bagi dia, aktivitas di lapangan perlu dilakukan kajian ulang apabila metode survei masih sepenuhnya mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan.

"Ke depan perlu dievaluasi. Apakah metode survei masih efektif jika hanya melibatkan ASN. Harus ada diskresi atau fleksibilitas metode, terutama untuk warga yang bermukim di wilayah pemukiman premium dan kawasan spesifik," tegasnya.

Baca juga:
560 Atlet Ju Jitsu Berlomba Piala KONI Surabaya 2025, Target Porprov

Sebagai langkah konkret, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan upaya jemput bola terhadap warga yang terdata tidak ditemukan. 

Upaya tersebut, kata dia, harus melibatkan secara aktif perangkat kewilayahan mulai dari RT dan RW.

"RT dan RW ini ujung tombak di lapangan. Mereka paling memahami kondisi warganya, siapa yang pindah, siapa yang masih tinggal, dan siapa yang memang sulit ditemui. Kalau ini dilibatkan secara aktif, saya yakin data DTSEN bisa lebih cepat dan lebih akurat,” tandasnya.