jatimnow.com - Lonjakan biaya operasional pelayaran mulai berdampak langsung pada layanan transportasi laut antarwilayah.
Pengusaha angkutan pelayaran swasta mendesak Kementerian Perhubungan segera menghadirkan insentif agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lintas pulau tetap terjaga.
Tekanan biaya itu dirasakan PT Dharma Lautan Utama (DLU), salah satu operator pelayaran nasional.
Direktur Utama DLU, Erwin H Poedjono, menyebut fluktuasi nilai tukar dolar AS menjadi faktor paling sensitif terhadap keberlangsungan operasional kapal. Pada Senin (2/2/2026), nilai tukar dolar tercatat menyentuh Rp16.806,15 per dolar AS.
“Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami mengikuti kurs dolar AS, mulai dari suku cadang, perawatan, docking, hingga pemenuhan alat keselamatan,” kata Erwin, Senin (2/2/2026).
Kondisi tersebut membuat struktur biaya perusahaan bersifat kaku dan sulit ditekan. Standar keselamatan pelayaran yang mengacu pada Undang-Undang Pelayaran dan ketentuan internasional SOLAS wajib dipenuhi tanpa kompromi.
“Kami tetap memberikan layanan terbaik dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang tidak berubah,” ujarnya.
Erwin menjelaskan, kenaikan kurs secara otomatis mengerek beban biaya tetap, termasuk biaya sumber daya manusia. Situasi ini terjadi saat pelaku pelayaran swasta juga menghadapi kompetisi yang dinilai timpang.
Operator pelayaran milik pemerintah atau BUMN mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) dengan nilai yang disebut bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga tiket penumpang.
Baca juga:
PT Dharma Lautan Utama Raih Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Terbaik
Besaran PSO tersebut disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, BUMN juga memperoleh dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta bantuan armada kapal.
“Kami harus bersaing dengan operator yang bisa menjual tiket lebih murah karena disokong PSO. Ini membuat posisi swasta sangat berat,” keluh Erwin.
Ia berharap Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang memberi ruang bernapas bagi pelayaran swasta.
Usulan yang diajukan antara lain penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, sertifikasi kapal, serta penyesuaian kebijakan perpajakan.
“Kami juga meminta kesempatan yang sama untuk melayani rute keperintisan bersubsidi yang selama ini didominasi BUMN,” ujarnya.
Baca juga:
DLU Sabet Penghargaan Entrepreneurial Marketing Jatim
Selain aspek regulasi, keterbatasan infrastruktur pelabuhan turut memperparah inefisiensi. Antrean sandar kapal menyebabkan pemborosan waktu dan lonjakan konsumsi bahan bakar akibat waktu tunggu yang panjang.
Erwin juga meminta pemerintah segera melakukan pengerukan alur masuk pelabuhan dan area dermaga yang mengalami pendangkalan.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran dan berpotensi merusak sistem mesin kapal akibat lumpur yang terhisap.
“Jika persoalan ini dibiarkan, keberlanjutan usaha dan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan terancam,” pungkasnya.
