jatimnow.com-Ratusan guru PPPK Paruh Waktu menggelar doa bersama di depan kantor DPRD Kabupaten Tulungagung. Mereka hadir untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan okeh DPRD Tulungagung Rabu (11/2/2026). Agenda RDP kali ini adalah untuk menyampaikan keluhan lebih dari 600 guru PPK Paruh Waktu yang kini gajinya berkisar diantar Rp350 ribu sampai Rp400 ribu perbulan.
Usai menggelar doa bersama, sejumlah perwakilan guru dan pengurus PGRI ditemui oleh Ketua DPRD Tulungagung, Ketua Komisi A dan anggotanya di ruang aspirasi. Kesempatan tersebut digunakan oleh sejumlah guru untuk menyampaikan keluh kesah mereka pasca alih status dari guru honorer menjadi guru P3K Paruh Waktu.
Dian Setyaningrum, salah satu guru yang hadir di ruangan tersebut tak bisa menahan air matanya, saat berkisah tentang gaji yang diterimanya pasca alih status tersebut. Dirinya merinci, gaji yang diterimanya saat ini sebesar Rp350 ribu. Besaran gaji tersebut masih dipotong Iuran Wajib Pegawai (IWP) hingga uang yang tersisa di rekeningnya tinggal Rp323 ribu saja.
"Yang bisa diambil cuman 300 ribu saja, mana cukup uang segitu untuk hidup sebulannya, apalagi saya ini single parent," ujarnya.
Guru kelas 3 salah satu SD Negeri di Desa Bulusari ini bahkan menunjukkan sepatu kerjanya yang rusak namun dirinya tidak bisa membelinya karena tidak punya uang, sehingga wali murid yang mengetahui hal ini langsung mengumpulkan uang untuk membelikannya sepatu baru.
"Saya ini sampai wali murid urunan membelikan sepatu buat saya, itu beberapa waktu yang lalu, saking saya Ndak punya uang beli sepatu," jelasnya.
Dian bukan satu-satunya guru yang mengeluh, guru lain yang menyampaikan keluhannya adalah Chandra. Menurut Chandra, dengan uang yang dia terima saat ini, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi dirinya harus menghidupi istri dan ibunya di rumah.
Baca juga:
Aktivitas Pondok Ramadan Siswa SLB B di Tulungagung, Mengaji Al-Quran Braille
"Mana cukup uang segitu untuk hidup, saya harus menghidupi istri saya yang IRT dan ibu saya," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Tulungagung, Muhadi yang hadir dalam forum ini juga menyoroti adanya ketimpangan penataan guru P3K Paruh Waktu pasca alih status di penghujung tahun 2025 lalu. Imbasnya menurut Muhadi, tercatat 221 guru P3K Paruh Waktu yang sebelum beralih status bisa mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), saat ini tidak bisa mendapatkan TPG karena tidak bisa memenuhi jam mengajar sesuai yang disyaratkan untuk menerima TPG.
"Ada 221 pak, ini datanya saya lengkap, kalau ditanya jumlah TPG berapa, biasanya rata-rata satu bulan itu bisa sampai 2 jutaan pak," terang Muhadi.
Oleh sebab itu dirinya meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung juga memikirkan pemerataan ini, tidak hanya memikirkan gaji yang nantinya akan diterima oleh guru PPPK Paruh Waktu namun juga pemerataan penempatan guru, sehingga guru bisa mendapatkan minimal jam mengajar untuk bisa mendapatkan kembali hak TPG nya.
Baca juga:
Gagal Cek Rekening, Ratusan Penerima BPNT Datangi Dinsos Tulungagung
"Monggo di tata dinas pendidikan, kasihan guru-guru ini, kasihan mereka ini, apalagi gajinya tidak besar," terang Muhadi.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono yang langsung menemui masa aksi usai rapat menyatakan pihaknya akan meneruskan keluhan ini kepada pihak terkait hingga ke pemerintah pusat. Selain itu, dirinya juga menjanjikan bakal berdiskusi secara intens dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), guna membahas kemungkinan penambahan gaji PPPK Paruh Waktu di Tulungagung.
"Percayakan pada kami, perwakilan anda tadi di dalam juga sudah menyampaikan dan kami dorong untuk terus berkoordinasi, kami juga akan bagi tugas termasuk akan berkoordinasi dengan TAPD untuk melihat kemampuan daerah seperti apa," pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-82303-gaji-minim-guru-pppk-di-tulungagung-wadul-nasibnya-ke-dprd
