jatimnow.com – Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tren positif terkait penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, data tersebut menyisakan paradoks besar. Di saat angka kemiskinan formal diklaim menurun, rasio gini atau tingkat ketimpangan sosial justru dilaporkan melonjak.
Merespons fenomena ini, Sosiolog Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto, menilai pemerintah kerap luput melihat akar masalahnya. Menurutnya, fokus utama tidak boleh sekadar berpatokan pada garis kemiskinan statistik, melainkan pada struktur ketidakadilan yang memicu kesenjangan.
"Di Indonesia, problema utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi ini adalah persoalan ketidakadilan," ujar Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair tersebut.
Prof. Bagong menyoroti sistem pembagian hasil ekonomi di Indonesia yang dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Sektor bawah sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai ekonomi nasional.
Menurutnya, beban terbesar justru kerap ditimpakan kepada mereka yang paling tidak berdaya secara finansial.
"Pembagian margin keuntungan sangat timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung oleh kelas di atasnya," tegasnya.
Capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang kerap menyentuh angka di atas 5 persen sering dibanggakan sebagai indikator kesejahteraan negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya bagi kelompok marginal.
Baca juga:
Sensus Ekonomi di Tulungagung Sudah Capai 45 Persen, Bulan Depan Rampung
Manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak menetes secara merata hingga ke lapisan bawah masyarakat. Keberhasilan ekonomi dinilai belum bersifat inklusif bagi masyarakat di kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan tertinggal.
"Pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak merasakannya. Mereka sekadar bertahan hidup," tutur pakar sosiologi ekonomi tersebut.
Lebih lanjut, Prof. Bagong memaparkan fakta krusial di balik angka statistik BPS. Banyak masyarakat yang secara data berhasil keluar dari kategori miskin, sejatinya hanya bergeser ke kelompok near poor atau hampir miskin.
Baca juga:
Tingkat Pengangguran di Jatim Turun 4,88 Persen
Kelompok near poor ini memiliki posisi yang sangat rentan. Mereka bisa dengan mudah kembali jatuh ke jurang kemiskinan apabila dihadapkan pada guncangan ekonomi berskala kecil seperti PHK, lonjakan tajam harga bahan pokok, serta beban biaya kesehatan yang datang mendadak.
Menilik momentum kemerdekaan, Prof. Bagong mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah negara tidak boleh hanya diukur dari deretan angka statistik atau masifnya pembangunan fisik.
Menurutnya, kemerdekaan sejati baru terwujud ketika negara benar-benar hadir melindungi kelompok yang lemah dan berupaya menyempitkan jurang kesenjangan sosial. Membiarkan ketimpangan ekonomi terus menganga sama halnya dengan mengabaikan esensi dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
