jatimnow.com – Dinas Pendidikan Provinsi (Dindik) Jawa Timur menyatakan, pemerintah daerah tak pernah dilibatkan dalam melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pernyataan itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman, terkait ditemukannya ratusan kartu sakti besutan Presiden Joko Widodo, yang ditemukan di rumah di Nginden Jangkungan 1-D/18, Nginden, Surabaya, Selasa (21/3/2018).
"Baik dari sisi pendataan maupun distribusi kartu kepada peserta didik dan warga, kita tidak pernah dilibatkan. Semua urusannya pusat (Kemendikbud) dengan bank penyalur,” tutur Dr Saiful Rachman.
Pendataan sasaran KIP langsung dilakukan oleh pusat. Namun sejauh ini pihaknya hanya mengumpulkan nama-nama yang akan mendapatkan KIP kemudian dibagikan ketika ada presiden.
"Pendataan itu salah satunya melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Distribusi dilakukan langsung oleh bank penyalur, yakni BNI dan BRI. Jadi dana dari pusat langsung ditransfer ke rekening sasaran dan bisa langsung dicairkan melalui ATM," ungkapnya.
Ia menyatakan, jika pemerintah propinsi dilibatkan dalam pendataan maupun distribusi, maka akan lebih mudah pelaksanaannya.
“Seharusnya, aslinya yang lebih tahu itu daerah. Usulan maupun pembagiannya. Perkara mau yang menyerahkan presiden atau atas nama menteri silahkan saja, itu formalitas saja," katanya.
Saat ini KIP bentuknya sudah seperti ATM. Tapi jika ada kesinambungan mungkin akan lebih baik. Namun kita kerja sesuai kewenangan masing-masing,” tutur Saiful.
Sementara itu, imbuhnya. Anggaran pendidikan dari pusat yang ditanganinya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sejauh ini yang disalurkan ke siswa melalui daerah juga telah berjalan dengan baik," tandasnya.
Reporter: Fahrizal Tito
Editor: Erwin Yohanes
