Pemerintahan

Anggaran tersebut sudah diajukan pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

"Masih tersangka (statusnya). Sudah ada panggilan tapi kelihatannya belum ada yang bisa hadir," ujar kuasa hukum 7 tersangka.

"Kami tidak tahu. Saya cek mulai Camat, semua asisten, Sekda, tidak ada yang tahu," ujar Wali Kota Risma.

Ketidaksesuaian nominal pembayaran pajak yang dibayarkan, dianggap bukan tanggung jawab manajemen JTP Grup.

"Usulan kami pada sistem rangking saja lah. Daripada formasi tidak terisi," ujar Kepala BKD Pemkab Ponorogo, Winarko Arif.

"Harus diwaspadai tentang hoax. Cari nara sumber beritanya yang kompeten. Medianya kredibel dan tidak membuat hoax," tutur Irjen Pol (purn) Machfud Arifin.

Penjadwalan ulang tersebut dikarenakan pada April terdapat sejumlah agenda yang menghambat penyelenggaraan, seperti Pilpres dan Pileg.

Selain Kota Blitar, dua daerah lain di Jawa Timur meliputi Ponorogo dan Lamongan juga menerima bantuan tersebut.