Politik dan Pemerintahan Probolinggo

Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tahun 2026 tidak akan mematikan sumber mata pencaharian masyarakat kecil.

Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut regulasi kewajiban pembayaran retribusi secara daring sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo.

Terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur seleksi. Yakni tes CAT untuk mengukur kemampuan dasar, penulisan makalah, serta wawancara.

Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, menekankan pentingnya peran legislatif dalam memberikan perlindungan serta memperjuangkan nasib para guru.

Mahasiswa di Probolinggo juga kritik kebijakan pemangkasan honor guru ngaji.

Setelah 8 tahun menunggu, tunjangan profesi 255 guru madrasah non-ASN Probolinggo cair berkat kawalan DPR RI. Simak perjuangan mereka di sini.

Wabup Probolinggo tegaskan catatan dari legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Minta para PNS yang akan pensiun rutin olahraga agar terhindar dari Alzheimer.