aset tanah

"Kita pastikan itu adalah lahan yang tidak bermasalah, artinya lahan yang resmi," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Luyhfiyah.

DPRD Kota Batu menilai ketegasan pemkot mendata dan mengelola aset lahan, tanah dan bangunan setelah terpisah dari Kabupaten Malang dinilai kurang serius.

Hingga saat ini, pemkot yang bersinergi dengan kejaksaan berhasil menyelamatkan aset seluas 56 hektar atau 565.979,40 meter persegi.

"Kami belum bisa menjelaskan secara rinci soal ganti rugi lahan kantor Kelurahan Triwung Lor. Masih dalam proses," kata Kepala DPPKA Probolinggo, Imanto

Hingga saat ini, BPN Tulungagung masih belum menerima surat resmi dari KPK tentang penyitaan sejumlah aset di Tulungagung.

Dalam somasi yang dilayangkan setahun lalu, Pemkab Ponorogo dituntut untuk segera angkat kaki meninggalkan tanah lapangan yang disengketakan.

Berdasarkan informasi yang didapat, rencananya KPK akan menyita total 10 aset tanah milik tiga tersangka kasus gratifikasi proyek.