BPJS Kesehatan

Klaim pencapaian kepesertaan BPJS 98 persen itu dikatakan membuat Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan UHC.

Penghentian JPK dan SPM karena Pemerintah Kabupaten Jember memiliki utang ke rumah sakit daerah sebesar Rp160 miliar.

Total tunggakan peserta mandiri ini mencapai Rp89,6 miliar.

Hingga saat ini masyarakat Jember, khusus masyarakat miskin atau kurang mampu, masih bisa berobat menggunakan JPK dengan syarat harus ber-KTP Jember.

"Terkait pembiayaan kami masih melakukan komunikasi dengan orang tua," kata dr Kasil.

Hingga periode Agustus tahun 2022, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menyebut 180 ribu jiwa dari peserta mandiri yang tercatat menunggak pembayaran iuran.

"Prinsip kami melayani, semakin banyak yang kita dapatkan dari UHC itu maka semakin baik," ungkap Mas Dhito.

"Tadi sih BPJS Kesehatan sudah ke sini. Bakal mengganti semuanya, katanya seperti itu," terang Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko.