PPPK

"Saya minta malam ini BKPSDM bisa datang ke tenda kami di Akmil Magelang. Saya baru tahu dan saya minta BKPSDM nanti malam menyodorkan (data), supaya saya bisa tanda tangani," tegas Gus Fawait.

Beredar informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember belum mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bisa digunakan sebagai identitas resmi dan administrasi kepegawaian.

"Hal yang mendesak dan harus diselesaikan masalah gaji yang sampai sekarang belum diberikan oleh pemerintah kabupaten, di bulan Januari dan Februari terhadap non-ASN," kata Wakil Ketua Pansus DPRD Jember Tabroni.

Pansus ini akan mencari informasi secara detail untuk membuat formula solusi agar non-ASN bisa tercakup dengan baik oleh Pemkab Jember.

“Kenapa beberapa daerah bisa menyelesaikan masalah ini, tapi Jember justru bermasalah," kata Ayub.

"Pemerintah juga harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada sekolah tidak akan dipotong," kata Laili Abidah.

Dalam audiensi dengan wakil rakyat, para guru meminta DPRD Tulungagung untuk menandatangani kesepakatan terkait penuntasan masalah P1.

Di Kabupaten Jember, terdapat sekitar 11 ribu pegawai non-ASN dan 2 ribu lolos seleksi PPPK penuh waktu serta 7 ribu masuk data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atau calon PPPK paruh waktu.