Rapat Paripurna

Rapat tersebut dianggap penting lantaran berkaitan tentang kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara dalam RAPBD 2025 mendatang.

Wali Kota Eri mengatakan, RPJPD Surabaya juga memuat banyak hal terkait rencana pembangunan yang strategis 20 tahun ke depan.

Proses pengesahan Perda KTR memakan waktu lebih lama dibandingkan raperda lainnya karena mengakomodasi berbagai pandangan pro dan kontra mengenai KTR.

"Kita betul-betul menggali seperti apa 20 tahun ke depan, sehingga pada akhirnya kita rumuskan misi Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan.," kata Adhy.

Bupati Lamongan mengatakan Raperda inisiatif RPJMD 2025 - 2045 didukung oleh fraksi DPRD Lamongan sebagai landasan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komisi E DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Pemprov atas realisasi serapan anggaran pada semua mitra Komisi E dengan capaian lebih dari 90 persen.

Juru bicara Banggar Kabupaten Lamongan Ning Darwati mengapresiasi respons eksekutif rampungkan pertanggungjawaban APBD 2023.

Penyusunan RPJPD juga dipersiapkan untuk menghadapi dinamika regional maupun global.