unjuk rasa

"Kalau dipindah, maka kami akan kehilangan pelanggan dan harus babat alas untuk cari pelanggan baru lagi. Itu merugikan kami," ujarnya.

"Kedatangan kami menggelar aksi hari ini adalah untuk meminta agar Pemkab Bojonegoro tidak melakukan merger sekolah, karena hal itu tidak sesuai dengan realita kondisi di lapangan," ujar Yulin.

"Sebenarnya tuntutan aksi kita hari ini hampir sama dengan tahun kemarin. Intinya kita minta segera disahkan (tarif batas minimal)," ujar Samuel.

Unjuk rasa dilakukan oleh gabungan dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang menempati lahan PT KAI. Kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa terdiri dari Pokmas Waringin, Bumiarjo, Joyoboyo (Warjoyo), Sidotopo, Pacarkeling, Karangpilang, dan Sidoarjo.

Selain membawa poster berisi tuntutan dan berorasi, warga juga membawa material sisa limbah yang diduga berasal dari pabrik gula tersebut.

Untuk ganti rugi itu, warga meminta Rp100 ribu ditambah gula 10 Kg yang dibayarkan tiga kali selama giling sekitar 6 bulan.

Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas tanpa tebang pilih dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) pada 8 desa yang ada di Kecamatan Padangan tahun 2021.

"Saya berharap ada titik terang dan tidak mengganggu pendidikan," tandas Herlambang.