Pixel Code jatimnow.com

Asyik, Mudik Lebaran Kini Bisa Lewat Tol Surabaya-Ngawi

Editor : Arif Ardianto  
Tol Ngawi saat ditinjau Kapolda Jatim dan rombongan
Tol Ngawi saat ditinjau Kapolda Jatim dan rombongan

jatimnow.com - Arus mudik lebaran Tahun 2018 dari Surabaya ke Ngawi bisa lebih cepat dengan adanya tol yang akan segera diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Meskipun, masih ada beberapa titik jalur tol yang fungsional alias sementara dapat dilintasi.

"Saya rasa sudah bagus. Walaupun nanti belum seluruhnya operasional, tapi ada yang difungsionalkan atau boleh dilalui sementara," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin kepada wartawan di Mapolres Ngawi usai meninjau ruas tol Wilangan-Ngawi, Senin (26/3/2018).

Hari ini, Kapolda Jatim bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman serta pejabat utama Polda Jatim, Kodam V Brawijaya meninjau ruas jalan tol dari Waru hingga perbatasan Jombang-Kertosono, Wilangan-Ngawi.

Kapolda dan pangdam sempat berhenti di titik rest area Jombang. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke proyek pembangunan Jembatan Kali Kunto, Jombang.

Berdasarkan penjelasan dari pelaksana proyek, jembatan yang menghubungkan tol Jombang-Kertosono tersebut bisa dilintasi secara fungsional.

"Perbatasan Jombang-Kertosono ada kendala. Mudah-mudahan H-14 kata pimpinan proyek (Jembatan Kali Kunto) satu jalur bisa difungsionalkan," ujarnya.

Baca juga:
Ungkap Kasus Pembunuhan 1x24 Jam, Satreskrim Polres Gresik Terima Penghargaan

Kepolisian akan berkoordinasi dengan PU dan Dinas Perhubungan untuk membahas arus mudik di ruas tol fungsional.

Bisa saja saat arus mudik di jalur fungsional dimanfaatkan. Sedangkan yang tidak mudik, bisa melintas di jalan arteri. Juga sebaliknya, saat arus balik jalur fungsional diberlakukan.

"Paling tidak bisa mengurangi beban arus lalu lintas di jalan arteri. Yang nggak mudik biar lewat di jalur arteri saja," tutur kapolda.

Baca juga:
Kapolda Jatim Tinjau Gedung Polri di KEK JIIPE Gresik

 

Reporter: Jajeli Rois

Editor: Arif Ardianto

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.