jatimnow.com - Ratusan guru dan perwakilan SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta meluruk Balai Kota Surabaya, Selasa (2/7/2019). Massa aksi memprotes sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mereka nilai telah merugikan sekolah swasta.
"Carut marut pendidikan di Kota Surabaya sebenarnya sudah berlangsung selama tiga tahun, di mana aturan yang dibuat Dinas Pendidikan Surabaya tidak melibatkan SMP swasta dalam pengambilan keputusan. Kondisi SMP swasta mengalami ketimpangan," kata Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo.
Ratusan guru itu juga membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya bertuliskan 'Sekolah Swasta Tuntut Keadilan', 'Murid Swasta Habis Ditarik Sekolah Negeri', 'Bu Wali, Dengar Keluhan kami'.
Salah satu perwakilan guru swasta dari Perguruaan Muhammadiyah mengatakan, sekolah swasta mengeluh karena saat ini mereka tidak mendapat murid. Dari semula mendapat 5 kelas, kini hanya 1 kelas. Sementara pagu SMP negeri, dari pagu 325 menjadi 521.
"Sebaiknya Pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) mundur. Pak Ikhsan bikin komitmen mundur sekarang juga," tambah Imam Safari.
Menurut Erwin, sekolah swasta adalah institusi yang dikelola oleh masyarakat yang dijamin undang-undang yang terbukti bertahun-tahun telah banyak berjasa kepada pemerintah dalam rangka membantu pelayanan wajib dasar yaitu pelayanan pendidikan.
Ratusan guru SMP swasta menggelar demo di Balai Kota Surabaya
Sampai hari ini pun, lanjut dia, Pemkot Surabaya masih membutuhkan peran sekolah swasta dalam menuntaskan kewajibannya kepada warga kota. Terbukti kurang lebih dari setengah jumlah anak usia sekolah tidak seluruhnya mampu ditampung oleh sekolah negeri, mereka berada dalam asuhan sekolah swasta.
Anehnya, kata dia, SMP swasta bukannya malah dihargai jerih payahnya, dibina dan dilindungi eksistensinya oleh dinas pendidikan akan tetapi semakin hari kebijakan yang dibuat semakin memperburuk kondisi SMP swasta.
Baca juga:
Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK
Menurutnya, tidak kurang dalam 3 tahun terakhir ini kebijakan Dispendik cukup merepotkan SMP swasta, mulai dari raport online yang rumit dan menyita waktu, kebijakan mitra warga yang merugikan swasta, dan utamanya PPDB baik PPDB Danem maupun PPDB zonasi yang selalu melanggar Permendikbud yang berdampak pada berkurangnya siswa di SMP swasta. Erwin menuturkan, hingga saat ini masih 30 persen seluruh total pagu sekolah swasta yang terisi.
"Kebutuhan siswa kami adalah sekitar 23.000. Kini masih sekitar 16.000. Tapi itu tidak merata karena ada sekolah yang saat ini hanya mendapat 5 siswa baru," kata Erwin.
Kondisi itu, lanjut dia, akibat kebijakan Dipendik Surabaya yang menambah pagu SMP negeri dari pagu SMPN semula 16.000 ditambah menjadi 25.000.
"Ini berdampak serius pada SMP swasta," tegasnya.
Masih kata Erwin, SMP swasta selama 3 tahun terakhir berusaha untuk menahan diri dan berharap mendapatkan kebijakan yang lebih adil dari kepala Dispendik. Akan tetapi justru pada PPDB Zonasi 2019, yang di dalam Permendikbud-nya ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup SMP swasta juga dilanggar aturannya dengan bermacam dalih yang tidak relevan.
Baca juga:
Mahasiswa Jember Demo Tuntut Presiden dan DPR RI Patuhi Putusan MK
Bahkan Erwin menyebut jika Dinas Pendidikan diduga tidak mengelola pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik yang berakibat pada dilanggarnya jumlah pagu yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan kesepakatan bersama antara Dispendik, DPRD Kota Surabaya, MKKS SMP Swasta pada 27 April 2019.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa matinya SMP swasta akan dapat berdampak sosial yang panjang di antaranya sulitnya guru-guru yang telah tersertifikasi untuk dapat menunaikan kewajiban minimalnya dalam jumlah jam mengajar, adanya PHK guru besar-besaran dan tutupnya SMP swasta, yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang tidak sedikit di masyarakat," paparnya.
Sejumlah perwakilan guru SMP swasta tersebut akhirnya ditemui Kepala Badan Penangulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Edi Christijanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Beppeko) Surabaya Eri Cahyadi.
