jatimnow.com - Belum terbitnya surat rekomendasi pimpinan definitif DPRD Kota Probolinggo, yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) membuat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2019 terancam molor.
Sebab dengan belum turunnya surat rekomendasi pimpinan definitif kedua parpol tersebut, secara otomatis pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Probolinggo tidak bisa terlaksana, meski mereka sudah dilantik 24 Agustus 2019 lalu.
"Kami masih menunggu surat rekomendasi dari dua pimpinan parpol yakni Golkar dan PDI Perjuangan," kata Ketua Sementara DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, Rabu (4/9/2019).
Mujib mengaku, untuk partai yang ditumpangi yaitu PKB, sudah lama diterima DPC PKB Kota Probolinggo dengan menjadikan dirinya sebagai kader terpilih untuk menjadi pimpinan DPRD.
"Kalau partai kami sudah lama surat rekomendasi itu turun," jelas Mujib.
"Saat ini yang paling urgent yakni tentang pembahasan PAPBD 2019. Dengan hitungan paling lambat surat rekomendasi dari gubernur sudah diterima paling lambat 30 September 2019 dan itu sebelumnya butuh pembahasan dewan yang baru," tuturnya.
Mujib menegaskan, untuk PAPBD 2019 harus mulai dilaksanana oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terhitung pada Oktober 2019.
Baca juga:
PKS Kota Probolinggo Raih 3 Kursi Dewan, Koalisi dengan PKB di Pilwali?
"Semoga dalam waktu dekat rekomendasi kedua parpol itu turun dan segera diserahkan ke DPRD," harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Mukhlas Kurniawan menyatakan, secara kelembagaan, pihaknya sudah melayangkan surat untuk calon pimpinan dewan di DPRD Kota Probolinggo kepada DPP melalui DPW Jawa Timur.
"Kami sudah melakukan itu, namun keputusan soal surat rekomendasi siapa nama calon yang akan menjadi pimpinan definitif dewan, tergantung keputusan internal DPP Golkar. Kami sifatnya juga menunggu keputusan itu," ungkap Mukhlas.
Baca juga:
Jaminan Pj Bupati Bangkalan, Pemenang Kakang Senduk 2023, Nyaleg Lagi di Probolinggo
Begitu juga dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo Haris Nasution yang mengatakan bahwa untuk pimpinan definitif DPRD Kota Probolinggo, semuanya tergantung kebijakan pengurus pusat.
"Kami juga masih belum ada informasi kapan surat rekomendasi itu akan diterima. Siapapun kader PDIP yang akan dipilih, kami akan menghargai keputusan parpol. Yang terpenting DPC sudah bersurat ke DPP PDI Perjuangan," ujar politisi yang juga terpilih dalam Pileg 2019 sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo dari dapil 1 Kota Probolinggo ini.
Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pileg 2019, parpol yang dinyatakan sebagai pemenang dan kadernya berhak menjadi pimpinan DPRD kota Probolinggo yaitu PKB, Golkar dan PDI Perjuangan.
URL : https://jatimnow.com/baca-19422-pembahasan-papbd-2019-kota-probolinggo-terancam-molor-ini-kendalanya
