Pixel Code jatimnow.com

Pemkab Ponorogo Ajukan 531 Lowongan ASN ke BKN

Editor : Narendra Bakrie   Reporter : Mita Kusuma
Kepala BKPPD Ponorogo, Winarno Arief
Kepala BKPPD Ponorogo, Winarno Arief

jatimnow.com - Pemkab Ponorogo bakal membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), setelah usulan lowongan tersebut sudah disampaikan ke pusat. Ada 531 posisi, baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang diusulkan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Ponorogo Winarno Arief menyampaikan, kepastian penyelenggaran tinggal menunggu komando Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB.

"Semuanya sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke BKN," kata Winarko, (11/9/2019).

Namun, lanjut Arief, dirinya belum mengetahui berapa yang akan disetujui. Sebab hingga hari ini, BKPPD belum mendapat jawaban. Rencana itu mencuat pada saat diundang dalam rapat bersama seluruh kepala badan kepegawaian dari berbagai daerah pada akhir pekan lalu di Sumenep. Dari sana, sejumlah hal dibahas, salah satunya mengenai rekrutmen CPNS dan PPPK.

"Tapi belum ada penjelasan, kapan pastinya akan dilaksanakan. Hanya, bayangannya sementara ini setelah nanti pelantikan kabinet baru," ujar Winarko.

Pemkab Ponorog juga sudah diminta menyampaikan usulan lowongan rekrutmen tersebut. Paling banyak harus sesuai dengan angka pegawai yang pensiun saat ini, sehingga terdapat usulan 531 posisi.

Baca juga:
Bawaslu Lamongan Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN gegara Hadiri Kampanye

531 posisi itu terdiri dari 177 lowongan untuk CPNS dan 345 lowongan untuk PPPK. Rincian untuk CPNS, sebanyak 92 lowongan untuk tenaga pendidik, 31 untuk tenaga kesehatan dan 53 untuk tenaga teknis.

"CPNS di kisaran 33 persen, sedangkan PPPK 67 persen," beber mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Pemkab Ponorogo ini.

Mengapa lowongan PPPK lebih banyak dari CPNS? Winarto menyebut, itu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen abdi negara. Ke depan, kata dia, yang lebih banyak dibutuhkan adalah tenaga fungsional seperti tenaga pendidik dan kesehatan.

Baca juga:
Gaya Pelayanan Publik di Surabaya saat Hari Pahlawan 2024

Target secara nasional, jumlah tenaga pendidik 48 persen dari seluruh ASN, meliputi PNS dan PPPK.

"Sementara saat ini, tenaga administrasi yang terbanyak. Di Ponorogo dan nasional, masih 30 persen. Targetnya nanti tenaga administrasi hanya 18 persen," tambahnya.