Pixel Code jatimnow.com

Wujudkan 'One' Data di Trenggalek, Bupati Ipin: Cegah Hoaks

Editor : Sandhi Nurhartanto   Reporter : Bramanta Pamungkas
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin

jatimnow.com - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin menyiapkan kabupaten yang dipimpinnya untuk memiliki 'one' atau satu data.

Menggelar rapat terbatas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPEDA LITBANG), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Bupati Nur Arifin mencoba menyamakan presepsi lintas OPD.

"Kami lagi merancang Trenggalek satu data sehingga informasi ke publik bisa berjalan lebih jelas," katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (11/4/2019).

"Jadi bila semuanya jelas maka tidak akan ada kesimpangsiuran data. Kan sekarang ini eranya hoaks. Nantinya semua data akan digabung dengan rumus dan bahasa data yang standar sehingga data yang kita publish tidak debatable," tambah bapak tiga anak ini.

Baca juga:
Sidak RSUD dr Soedomo, Bupati Arifin Senang Perbaikan Layanan Mulai Terasa

Ditanya mengenai data apa yang akan diolah nanti, Bupati Nur Arifin mengaku kesemuanya. Baik data teknis dari OPD, maupun data dasar yang diolah dari BPS.

"Dalam rapat tadi juga ada BPS, Kominfo. Karena data berbasis NIK kita juga menghadirkan Disdukcapil dan Bapedalitbang karena OPD ini menganalisa dan menghasilkan informasi menjadi kebijakan. Dari kebijakan kita evaluasi dan evaluasinya sebagai input data lagi," terangnya sambil menyebut nantinya data tersebut akan ditampung di Smart Center.

Baca juga:
Novita Hardini Bagikan Kiat dan Formula Berbisnis Kelas Perempuan Maju Digital

"Ada 19 OPD yang belum online, mungkin datanya juga masih dikelola secara manual agar bisa dimanfaatkan oleh dinas lain. Kita sepakat di Kominfo nanti sebagai server, sebagai penyimpan data sehingga punya independensi terhadap data kita sendiri. Setelah satu data, harapannya kebijakannya bisa lebih adil, karena sudah berbasis data," tandasnya.