Dituding Mbalelo soal Pansus Covid-19, Ini Respon Herlina

Editor: Narendra Bakrie / Reporter: Farizal Tito

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto

jatimnow.com - Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto menjawab tudingan mbalelo yang disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem Imam Syafi'i kepadanya terkait perbedaan sikap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19.

Herlina balik mengkritik dan menantang Imam Syafi'i jika tidak nyaman satu fraksi dengannya, agar memilih fraksi lain. Ia bahkan menyebut Imam tidak bisa mengurus dua kader sesama NasDem yang tidak hadir saat voting untuk Pansus Covid-19 berlangsung.

"Imam itu tidak becus ngurusi Nasdem sendiri. Kedua kadernya itu kemana ketika dua kali voting itu tidak hadir. Kalau kemudian dia tidak nyaman bersama saya, maka silahkan mencari fraksi lain," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini kemudian menjelaskan kronologi rapat banmus terkait pansus tersebut.

"Kronologisnya rapat banmus (badan musyawarah) pada Jumat, saya menghadiri. Dalam proses pengambilan keputusan memang saya menyampaikan kepada pimpinan maupun kepada teman NasDem. Karena NasDem kan juga punya banmus satu," tutur Herlina ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (18/5/2020).

Dia juga membeberkan, mengapa dirinya mendukung pembentukan pansus jauh sebelum rapat banmus digelar.

Baca juga:  Kalah Voting, Pro Pansus Covid-19 Tuding Herlina Mbalelo

"Saya menyampaikan suara kita beda terkait hal ini. Awal mula pengusulan Pansus Covid-19 itu dilakukan saat dalam surat pengusulan kami itu adalah karena Surabaya belum menerapkan PSBB. Terus kemudian pemkot nggak transparan terkait dengan data penerima bansos, data pemberian CSR, penerima CSR dan juga belum punya roadmap yang jelas dalam penanganan Covid-19 di Surabaya," ungkapnya.

Namun, lanjut Herlina, dari beberapa rangkaian rapat dengan komisi dan pimpinan DPRD, pada akhirnya pemkot lebih transparan dan kooperatif.

"Artinya data-data yang diinginkan dewan itu diberikan. Ini kan PSBB sudah diterapkan, artinya pansus sudah lewat. Apalagi sekarang PSBB sudah diperpanjang lagi," tegas Herlina.

Dari sanalah Herlina melihat sebenarnya Pemkot Surabaya, meski belum optimal tapi sudah punya itikad baik untuk berubah lebih transparan terhadap DPRD.

"Bukan, bukan menolak ya. Tapi maksud saya sebagai anggota dewan tuh harus mendampingi warga. Harus terus kemudian memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan maupun ketika ada warga yang jatuh terkena Covid-19 ini," sambung Herlina.

Ia melanjutkan, setiap ada warga yang terpapar atau meninggal karena Covid-19, bukan perkara mudah untuk menanganinya.

"Proses-proses mendampingi dan menangani warga itu saya rasa nggak sederhana, tidak mudah dan juga melelahkan. Dari situ saya berkesimpulan bahwa pemerintah kota, masio sik lemot (meskipun masih lambat), masih ada nggak benernya, tapi mereka itu nggak diam. Buktinya ambulans wayahe teko yo teko (waktunya datang ya datang) full dengan petugas mengenakan APD, walaupun pulang nggak ada kamar," bebernya.

"Kemudian datang masih ada kamar, ternyata pasien tersebut meninggal. Belum lagi mengurus atau pemulasaran jenazah (pasien terpapar Covid-19) dan lain-lain," tambah Herlina.

Herlina juga menyinggung ketika ditemukan karyawan sebuah perusahaan yang terpapar Covid-19.

"Komunikasi semacam itu membuat saya menyadari bahwa pemkot itu mau berubah lebih baik dan tidak duduk diam. Paling tidak ini adalah suatu upaya yang kemudian oke lah kita masih bisa meneruskan ini dengan duduk bersama membahas bagaimana penanganan Covid-19," sambungnya.

Kemudian, tambah Herlina, yang utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Dari situ terus kemudian saya pada rapat banmus memang menyampaikan pada rekan NasDem. Silahkan NasDem menyampaikan pendapatnya, saya akan menyampaikan pendapat saya secara pribadi," tegas dia.

Masih kata Herlina, karena pada saat proses musyawarah itu tidak ada kesepakatan, maka beberapa peserta rapat mengusulkan untuk voting yang difasilitasi Ketua DPRD Adi Sutarwijono.

"Nah pada proses voting itu memang ada yang kemudian tidak hadir, ada yang hadir dan pada voting yang pertama hasilnya 6-7," cetus dia.

Karena hasil voting pertama masih belum dapat diterima oleh beberapa pihak dengan alasan ada yang keluar saat voting, maka voting kedua digelar.

"Voting harus diulang lagi. Dan pada voting kedua, hasilnya malah turun jadi 5-8," tegasnya.

Herlina juga mengaku bahwa sebenarnya dirinya tidak mau berselisih paham terkait polemik Pansus Covid-19 itu. Namun karena dirinya terbiasa mengungkapkan sikap politiknya secara terbuka, maka pendapatnya juga disampaikan secara terbuka.

"Berita-berita yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu sudah memojokan saya. Saya merasa memang harus membela harga diri dan kehormatan saya. Maka kalau kemudian seperti itu, saya ganti nanya, harusnya Imam itu ngurusin internal saja," ucap Herlina.

"Jadi dalam hal ini saya ingin membela diriku saja, bahwa yang disampaikan Imam itu tidak benar," tegas dia.

Lantas apa kaitan Herlina dengan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono seperti yang disebut Imam Syafi'i?

"Kalau berkawanan dengan 49 anggota dewan lainnya, ya memang saya berkawan. Kalau kemudian berkoalisi kita tahu bahwa Demokrat memang mengambil sikap tidak berkoalisi. Tapi dari awal kami menyampaikan ketika DPRD maupun pemkot dalam posisi benar, kita akan mendukung, tapi dalam posisi tidak benar maka kita akan mengkritisi," jelasnya.

"Sudah kita buktikan. Artinya kemarin proses (klaster) Sampoerna aku pun juga mengkritik Bu Wali. Ketika ngomong sembako saya juga mengkritik. Ketika awal-awal PSBB diterapkan saya juga mengkritik dan memberikan saran di sana," sambungnya.

Herlina juga menjawab tudingan Imam terkait kedekatannya dengan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.

"Kemudian apa kaitannya saya dengan Eri Cahyadi? Apa saya ini kemudian membagikan sembakonya Eri Cahyadi atau ada tuduhan semacam itu. Ya kalau dekat ya dekat. Silahkan kemudian ditanya dengan para ASN yang ada di pemkot, ya berupaya dekat dengan profesional," tegasnya.

"Dengan Bu Risma juga baik, dengan Pak Whisnu Sakti (Wakil Wali Kota Surabaya) juga baik, dengan Pak Sekda dengan lainnya ya baik. Tapi kan ketika giliran mereka harus dikritik, saya harus mengkritik tapi sifatnya konstruktif. Aku nggak seneng kalau ada orang yang mengkritik tapi sifat destruktif dan tendensius seperti itu. Ini jadi nggak sehat. Untuk itu kemudian saya mengklarifikasi," tutupnya.

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow4@gmail.com

Newsletter